Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyatakan, pemerintah cukup serius memperhatikan pembangunan perbatasan di segala bidang, baik infrastruktur pendidikan maupun pelayanan kesehatan. <p style="text-align: justify;"><br />"Okelah mungkin tahun 1980 cara pandangnya wilayah perbatasan sebagai beranda belakang negara, sekarang sudah berbeda, malah dijadikan beranda depan negara," kata Christiandy Sanjaya di Pontianak, Jumat(28/01/2011). <br /><br />Ia menjelaskan, dirinya sudah beberapa kali mendampingi beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu dan dua ke perbatasan dengan membawa beberapa program. <br /><br />"Saya katakan kepada masyarakat, bukan datang untuk catat-catat atau rekomendasi serta untuk memprogram, tetapi sudah wujud aksi dalam membangun wilayah perbatasan," ujarnya. <br /><br />Sebelumnya, Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Geerhan Lantara menyatakan, isu adanya masyarakat perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya "isapan jempol". <br /><br />"Mereka menyatakan tidak ada keinginan untuk memisahkan dari NKRI, justru mereka (masyarakat) menyatakan NKRI harga mati," katanya. <br /><br />Geerhan menjelaskan, masyarakat hanya mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan, minimnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. <br /><br />Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Andi Jap menyatakan, ada lima kabupaten/kota wilayah perbatasan di provinsi itu yang mendapat bantuan dari proyek "Nutrition Improvement Through Community Empowerment" atau perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat. <br /><br />"Proyek NICE tahun 2011, kami fokus dalam bentuk bantuan kendaraan roda dua untuk operasional para petugas Puskesmas sebanyak 79 unit yang tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Landak, Sintang, Ketapang, Bengkayang, Kapuas Hulu dan Kota Pontianak," kata Andi Jap. <br /><br />Ia menjelaskan, lima kabupaten/kota yang mendapat bantuan proyek NICE merupakan daerah yang temuan kasus gizi buruk masih tinggi dibanding kabupaten lainnya di Kalbar. <br /><br />"Bantuan kendaraan roda dua guna memudahkan transportasi petugas Puskesmas di lapangan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia Timur," katanya. <br /><br />Menurut dia, sudah dua tahun Kalbar mendapat bantuan dari proyek NICE. "Tahun 2010 kita mendapat bantuan sebesar Rp15 miliar, dan tahun ini sebesar Rp11 miliar," ujarnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
