Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menegaskan kondisi perdagangan orang di daerahnya umumnya terjadi wilayah perbatasan provinsi itu dengan negara tetangga Malaysia. <p style="text-align: justify;">"Di wilayah yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia terdapat beberapa titik yang dapat dilalui sebagai lalu lintas orang maupun barang tanpa pengawasan yang memadai atau melalui pos lintas batas resmi," ungkap Christiandy di hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI yang sedang berkunjung di Pontianak, Senin.<br /><br />Dirinya menjelaskan, berbagai kasus perdagangan orang dan eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kalbar, yang umumnya terjadi di wilayah perbatasan, salah satu modus operandinya dengan pemalsuan identitas orang atau anak.<br /><br />Selain rawan terhadap perdagangan orang, kata dia, Kalbar juga merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan kebakaran hutan dan lahan serta banjir.<br /><br />"Meski bebas dari bencana gempa bumi, tetapi Pemprov Kalbar tetap memiliki komitmen terhadap penanggulangan bencana," ungkap Christiandy saat memaparkan kondisi rawan bencana di Provinsi Kalbar.<br /><br />Menurutnya, Kalbar pun telah membentuk badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.<br /><br />Walau Kalbar bukan termasuk salah satu daerah patahan bumi yang rawan gempa, lanjutnya, tetapi beberapa waktu lalu, di Kota Singkawang terjadi gempa dengan skala kecil.<br /><br />"Tetapi hingga hari ini belum ada kejelasan mengenai hal tersebut kenapa bisa terjadi di wilayah Singkawang yang bukan merupakan daerah patahan bumi," kata Christiandy.<br /><br />Anggota Komisi VIII DPR RI Zulkarnaen Jabar mengatakan, kedatangan rombongan tersebut ke Provinsi Kalbar dalam rangka kontrol dan pengawasan dari apa yang telah disepakati dari anggaran 2011.<br /><br />"Di bidang bencana, kami tidak berbicara mengenai bencana nasional tetapi juga bencana alam lain yang terjadi di wilayah lokal. Selain itu kami juga menangani bencana sosial dan bencana teknologi," ungkap Zulkarnaen yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPRD RI.<br /><br />Menurutnya, selain meminta kejelasan kondisi bencana di Kalbar, rombongan Komisi VIII DPR RI tersebut juga akan meneliti lebih lanjut masalah sosial yang tidak hanya mengenai disabilitas.<br /><br />"Tetapi juga untuk di daerah terpencil khususnya wilayah perbatasan yang sering terjadi perdagangan orang sebagaimana yang dipaparkan Wagub Kalbar. Kami akan koordinasikan lebih lanjut hal itu dan besok kami akan berbicara khusus dengan masing-masing dinas/badan yang menangani masalah tersebut," jelas Zulkarnaen. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
