Wagub Minta Pejabat Kembalikan Mobil Dinas

oleh
oleh

Wakil Gubernur Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Ir H Achmad Diran meminta pejabat pindah tugas dan pejabat yang memasuki masa pensiun untuk mengembalikan mobil dinas kepada pemerintah setempat. <p style="text-align: justify;">"Masih ada pejabat yang dimutasi belum mengembalikan mobil dinas yang digunakan sebelumnya. Mobil Dinas tidak diperbolehkan dibawa, bila kita dimutasi ke instansi lain," katanya di Palangka Raya, Ahad.<br /><br />Wagub mengatakan, pejabat yang memasuki atau sudah pensiun tetap harus mengembalikan kendaraan tersebut karena mobil dinas tersebut merupakan aset milik negara, kata H Achmad Diran.<br /><br />Ketika pejabat dimutasi ke instansi lain, mobil dinas harus dikembalikan, tidak boleh dibawa. Karena mobil dinas tersebut jelas peruntukannya, bukan barang pribadi yang bisa dibawa ke manapun yang bersangkutan dimutasi, bahkan pensiun.<br /><br />Terkait kondisi itu, Diran sudah mengirim surat edaran melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng untuk menarik kembali mobil dinas yang dibawa pejabat, baik yang masih bertugas maupun yang sudah pensiun.<br /><br />Namun hingga sekarang, terlihat masih banyak pejabat yang belum mengembalikan mobil dinas tersebut.<br /><br />Karena itu, Wagub Kalteng memerintahkan Sekda Kalteng, dalam waktu satu minggu ini harus dilakukan penarikan, bahkan kalau perlu ditarik secara paksa dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).<br /><br />"Membawa mobil dinas saat pindah tugas ataupun purna tugas merupakan tindakan yang memalukan, dan mempengaruhi administrasi yang tercatat di BPK. Ini akan menjadi penilaian terhadap administrasi Kalteng," tandas Diran.<br /><br />Kepala Biro Keuangan dan Aset Sedaprov Kalteng Susana Ria Aden menambahkan, pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Kalteng telah melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalsel.<br /><br />Kerja sama ini bertujuan untuk menyajikan informasi relevan mengenai jumlah barang milik daerah secara akuntabel, menyajikan data Barang Milik Daerah (BMD) sesuai standar akuntansi pemerintah, dapat mewujudkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntasi pemerintah.<br /><br />Wagub mengatakan, dokumen identifikasi BMD sebagai bahan tindak lanjut guna pengelolaan BMD yang akuntabel.<br /><br />Dalam pelaksanaannya dari Mei-September 2011, teridentifikasi antara lain BMD yang rusak berat perlu dihapus dari Kartu Inventaris Barang (KIB), BMD tercatat dalam KIB namun tidak terdapat fisiknya karena hilang atau hancur karena usia, serta dikuasi pihak lain.<br /><br />"Selain itu, BMD yang belum memiliki nilai namun tercatat dalam KIB, BMD yang belum memiliki bukti kepemilikan, dan BMD yang dikuasai oleh pemerintah daerah, namun belum tercatat dalam KIB," tegasnya.<br /><br />Untuk aset Pemerintah Provinsi Kalteng yang saat ini masih dimanfaatkan Pemerintah Kota Palangka Raya, meliputi tanah dan bangunan di jalan Tjilik Riwut Km 7 dan tanah komplek Kantor Walikota Kota Palangka Raya yang berada di jalan Tjilik Riwut Km 5,5.<br /><br />Selain itu juga tanah dan bangunan Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Palangka Raya yang terletak di Jalan Wahidin Sudirohusodo, tanah dan bangunan kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Palang yang berada di jalan Diponegoro.<br /><br />"Tanah eks arena promosi dan pameran tetap di jalan Tamanggung Tilung yang dimanfaatkan Pemerintah Kota Palangka Raya, dan tanah serta kantor Dinas Kehutanan di jalan Yos Sudarso," tandasnya.<strong> (das/ant)</strong></p>