Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Akhmad Diran, mengatakan, wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya, harus disikapi dengan kesiapan daerah itu sejak sekarang. <p><br />"Ada beberapa provinsi lain juga mengajukan untuk dijadikan salah satu calon ibu kota negara. Melihat hal itu Kalteng harus lebih aktif dan tidak tinggal diam begitu saja," kata Ir H Akhmad Diran, di Palangka Raya, Rabu. <br /><br />Menurutnya, untuk bisa menjadi calon ibu kota negara tidaklah mudah, sebab masih banyak tantangan yang akan dihadapi, seperti grand desain dan master plan. Namun demikian pihaknya tetap optimis bisa dilakukan. <br /><br />"Peluang itu masih terbuka, asalkan kita berusaha dan didukung oleh masyarakat di daerah ini,"ujarnya. <br /><br />Diutarakannya, untuk membangun Palangka Raya sebagai ibukota negara, dana yang diperlukan minimal Rp 100 triliun. Terutama sekali untuk membangun infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya. <br /><br />Terpisah, guru besar Universitas Palangka Raya, Prof Dr Janes Jaya Negara MSi, mengatakan, grand desain Palangka Raya sebagai ibukota negara sudah ada. Tinggal saat ini menyiapkan master plannya saja. <br /><br />"Dalam hal ini Dinas Tata Kota harus sudah menyiapkan profil Kota Palangka Raya ketika diajukan ke DPR-RI nantinya. Termasuk visi dan misi Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan jasa," ujarnya. <br /><br />Dijelaskannya, selain masalah tersebut, masyarakat Kalteng juga harus siap untuk menerima Kalteng sebagai ibukota negara. Terutama sumber daya manusia (SDM) dan tata cara pergaulan yang akan mengalami perubahan. <br /><br />"Kalau sudah jadi ibukota negara, pergaulan internasional harus diikuti, karena 40 persen pergaulan di ibukota negara sifatnya internasional," tegasnya. <br /><br />Kemudian, sambung dia, begitu juga terhadap kesiapan infrastrutktur dan kesiapan lahan perkantoran minimal seluas 200 hektar harus ada. Ini dalam rangka menunjang perkantoran pemerintahan dan kedutaan besar.<strong>(das/ant)</strong></p>