Wahana Lingkungan Hidup Aceh (Walhi) mengkritik rencana pemerintah Aceh menjadikan sektor tambang sebagai basis pembangunan. <p style="text-align: justify;">Wahana Lingkungan Hidup Aceh (Walhi) mengkritik rencana pemerintah Aceh menjadikan sektor tambang sebagai basis pembangunan.<br /><br />"Rencana menjadikan sektor tambang sebagai basis pembangunan harus ditentang. Kami dengan tegas mengkritik rencana tersebut," tegas Direktur Eksekutif Walhi Aceh T Muhammad Zulfikar di Banda Aceh, Selasa.<br /><br />Ia mengatakan rencana tersebut disampaikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Aceh.<br /><br />Pada kesempatan itu, kata dia, Gubernur menyebutkan prioritas pembangunan Aceh 2012, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur terpadu dan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian (agroindustri), pertambangan, dan pariwisata.<br /><br />"Rencana tersebut merupakan hal yang keliru dalam menyejahterakan rakyat. Sudah begitu banyak hutan dan lahan rusak serta melahirkan konflik sosial akibat pertambangan. Belum lagi bencana akibat kerusakan lahan," ujar dia.<br /><br />Menurut dia, banyak contoh buruk yang ditimbulkan pertambangan, seperti Bangka Belitung. Daerah itu kini tinggal lubang-lubang besar peninggalan tambang timah.<br /><br />Papua, sebut dia, juga tidak jauh beda. Kondisi pegunungan di daerah itu kini sudah menjadi danau akibat dikeruk perusahaan tambang. Sementara, masyarakat setempat tetap hidup miskin.<br /><br />"Di Aceh juga seperti itu. Bahkan lebih parah lagi sudah menjurus kepada konflik sosial, seperti di Kabup[aten Aceh Selatan, terjadi bentrok warga di dua desa dan di Aceh Besar terjadi konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat setempat," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, hal ini terjadi karena tanah di kawasan tambang dikeruk sedalam-dalamnya, mineralnya diambil, lalu dikirim ke luar negeri. Sementara, bekas galiannya ditinggalkan begitu saja.<br /><br />"Pendapatan daerah dari sektor tambang ini juga tidak jelas. Tenaga kerja yang digunakan juga tidak banyak karena tambang di Aceh sifatnya mengeruk tanpa pengolahan. Sedangkan tenaga yang banyak tersebut berada pada tahap pengolahan atau pabrikasi," papar dia.<br /><br />Oleh karena itu, kata dia, Walhi menilai pilihan sektor pertambangan sebagai basis pembangunan merupakan hal keliru. Apalagi fakta membuktikan bahwa tidak ada rakyat yang makmur karena pertambangan.<br /><br />Sebaiknya, lanjut dia, pemerintah Aceh memprioritaskan sektor lain, seperti pertanian, pariwisata, pendidikan, maupun industri kreatif karena potensinya masih menjanjikan.<br /><br />"Kini, eranya pembangunan berbasis lingkungan. Bukan zamannya lagi mengeruk sumber daya alam, tetapi melahirkan bencana. Jangan sampai Aceh mengulang kesalahan daerah, mengeruk habis-habisan sumber daya alam, tapi kini hidup dalam kemelaratan," tandas T Muhammad Zulfikar.(Eka/Ant)</p>
