Wapres Budiono Diagendakan Kunjungi Entikong

oleh

Satu lagi kesepakatan penting yang dihasilkan pada saat pertemuan antara kadin, AP3I, Dirjend Bea Cukai dan BNPP di Hotel Ambhara Jakarta. Yakni pembangunan pelabuhan darat yang menjadi bagian dari Bandar Entikong Jaya (BEJ) pembangunanya dimajukan dari jadwal semula yakni pada 28 Oktober 2011, bertepatan dengan hari bersejarah Sumpah Pemuda. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut dikatakan H Thalib, Jumat (17/6) dirinya menyatakan pembangunan terminal pelabuhan darat tersebut mendahului pembanbangunan fasilitas lainya. Mengingat keberadaanya dinilai sangat penting guna menopang kebutuhan bahan makanan di wilayah perbatasan yang selama ini sering mengalami kesulitan bahan baku.<br /><br />“Dalam pertemuan juga terungkap bahwa wakil presiden Budiono direncanakan hadir melakukan peletakan batu pertama secara langsung. Kita warga Entikong khususnya dan Kalimantan Barat patut berbangga dengan hal ini, karena akan menjadi pelabuhan darat tersebut nantinya diharapkan menjadi pioner perekonomian masyarakat Kalimantan Barat,” tandasnya.<br /><br />Nilai investasi tahap awal yang akan dikucurkan oleh pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada tahap awal ini menurut H Thalib adalah senilai Rp 1,8 triliun. Khusus untuk pembangunan pelabuhan darat, tidak termasuk pembangunan fasilitas lain seperti yang direncanakan dalam pembangunan Bandar Entikong  Jaya (BEJ).<br /><br />“Ini murni investasi pihak swasta untuk perkembangan wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Dan harus mendapat dukungan dari semua pihak, kalau selama ini masyarakat hanya menjadi penonton masuknya barang dari luar negeri dengan pembangunan terminal ini diharapkan akan merasakan efeknya juga,” tandasnya.<br /><br />Wakil ketua umum Kadin Kalbar Soetaryo Soeradi, mengatakan dipilihnya pelabuhan darat di Entikong untuk membuka keran impor barang. Karena dinilai impor dari Malaysia lebih murah jika dibandingkan dengan pembangunan pelabuhan laut selain Pelabuhan Dwikora yang ada di Pontianak dan sudah beroperasi selama ini.<br /><br />“Memang benar pembangunan pelabuhan darat sebagai bagian dari pembangunan BEJ akan dimajukan dari jadwal semula. Yakni dilaksanakan pada Oktober 2011 ini tidak perlu menunggu sampai awal tahun 2012 seperti rencana awal, kita patut bersyukur dengan dimajukanya pembangunan pelabuhan darat ini karena akan menjadi penopang pelabuhan laut yang ada sekrang,” tandasnya.<br /><br />Seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Gamawan Fauzi ketika berkunjung ke Entikong belum lama ini. Dirinya menyatakan paling lambat pada 1 Januari 2012 pembangunan BEJ bisa dilaksanakan, bahkan menteri berjanji akan membawa presiden pada saat peresmian tersebut.<br /><br />“Kita sangat konsen dengan pembangunan wilayah perbatasan ini, makanya semua perijinan yang diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan akan kita kita permudah. Supaya apa yang diperlukan masyarakat perbatasan bisa segera terpenuhi dengan pembangunan BEJ yang dilakukan ini,” tandasnya.<br /><br />Pada dasarnya menurut Gamawan Fauzi, pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap keberadaan masyarakat yang ada di perbatasan. Ada tiga hal pokok yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan harus dipenuhi, yakni kebutuhan akan energi, kebutuhan akan kesehatan  dan kebutuhan akan pendidikan.<br /><br />“Tiga hal pokok tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya, sehingga tidak bisa ditunda-tunda lagi dan ini intruksi langsung dari presiden kepada menteri-menteri terkait.  Dengan pembangunan BEJ di wilayah Entikong Kabupaten Sanggau ini kita harapkan ketiga hal pokok tersebut terpenuhi secara utuh,” tandasnya. <strong>(phs)</strong></p>