Wakil Presiden Boediono mengingatkan seluruh pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se Kalimantan Tengah agar mewaspadai terjadinya konflik karena akan berdampak negatif serta mengganggu pembangunan yang sedang dilakukan. <p style="text-align: justify;">"Kalteng pernah mengalami masa-masa sulit dan untuk mengobatinya memerlukan waktu yang cukup lama. Keharmonisan antar umat beragama maupun etnis harus terus dijaga," kata Boediono di Palangka Raya, Jumat.<br /><br />Pesan tersebut disampaikan saat bersilaturahim dan dialog dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan sesepuh masyarakat, tokoh agama serta pimpinan perguruan tinggi se-Kalteng di Istana Isen Mulang.<br /><br />Wapres mengatakan menjaga ketentraman dan terhindar dari konflik bukan hanya tugas aparat kepolisian maupun TNI melainkan aparatur pemerintahan beserta seluruh elemen masyarakat.<br /><br />"Saya teringat dengan khutbah saat shalat jumat di kompleks Polda Kalteng yang menyebutkan bahwa manusia memang diciptakan berbeda-beda dari segi apapun. Jika kehendak Tuhan sudah seperti itu maka mari tidak saling menyakiti," ucapnya.<br /><br />Dalam silaturahim itu dirinya juga mengapresiasi pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota Kalteng. Hal itu terlihat dikala Boediono melakukan kunjungan ke Provinsi yang disebut ‘Bumi Tambun Bungai’ itu sebanyak tiga kali, selalu menunjukkan kearah positif.<br /><br />Hanya Boediono tetap berpesan agar pemerintah di ‘Bumi Pancasila’ ini melakukan komunikasi terbuka terhadap masyarakat, gencar membangun fasilitas umum dan perlu menguasai yang berkaitan dengan sumber daya alam demi kemajuan pembangunan.<br /><br />"Pencapaian pembangunan Kalteng sungguh luar biasa dan memberikan semangat bagi pemerintah pusat. Itulah kenapa saya bertekad ingin merasakan suasana malam di provinsi ini dan itu bisa terwujud saat ini," demikian Wapres.<br /><br />Dalam silaturahim itu Wapres juga mendengarkan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi Kalteng, diantaranya belum adanya kejelasan rancangan tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), minimnya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah pedalaman, sulitnya mengawasi hutan dari illegal logging maupun illegal mining dan permasalahan lainnya. <strong>(das/ant)</strong></p>
