Warga Ancam Hentikan Aktivitas PT AGU

oleh

Warga Desa Sikan Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mengancam akan menghentikan aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Antang Ganda Utama terkait penolakan tata batas. <p style="text-align: justify;">"Hasil rapat yang dihadiri aparat desa dan masyarakat, kalau tata batas yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) bupati itu tidak direvisi maka kegiatan PT Antang Ganda Utama (AGU) akan dihentikan masyarakat," kata Kepala Urusan Kantor Desa Sikan, Liansyah kepada wartawan ketika berada di Muara Teweh, Kamis.<br /><br />Selain itu, kata dia, masyarakat akan mengadakan orasi turun ke jalan di Muara Teweh untuk mempertahankan hak desa. <br /><br />"Kami semua sudah berjanji, walaupun sampai tetes darah yang terakhir kami akan terus maju mempertahankan tanah leluhur dan hak kami sebagai warga desa yang selalu tertindas," katanya. <br /><br />Sementara Kepala Desa Sikan Jamhurie LN mengatakan mencuatnya masalah tata batas ini setelah diterbitkannya SK Bupati Kebupaten Barito Utara Nomor: 188.45/493/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2010 tentang tata batas Desa Sikan Kecamatan Montallat dengan Desa Malungai Kecamatan Gunung Timang.<br /><br />SK tersebut, kata dia, telah menghilangkan lebih dari setengah wilayah Desa Sikan, serta sangat berbeda dengan keterangan peta asli yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Barito Utara tahun 1997 yang saat ini dipegang pihak desa.<br /><br />"Masyarakat tidak sepenuhnya menyalahkan Bupati Barito Utara, Achmad Yuliansyah yang telah menandatangani SK tersebut, tapi warga mencurigai adanya pihak lain yang sengaja memperkecil luas desa kami," katanya.<br /><br />Dia mengatakan, sepengetahuan seluruh warga Desa Sikan, sejak beberapa kepala desa (Kades) pendahulu hingga saat ini batas alam Desa Sikan tidak pernah berubah, tetapi setelah hadirnya pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit kini batas alam tersebut berubah bahkan hampir musnah.<br /><br />Proses masalah kekeliruan tata batas itu sudah berlangsung selama empat tahun, yakni sejak dilakukan perluasan areal perkebunan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT AGU tahun 2008.<br /><br />"Kami minta Pemkab Barito Utara meninjau ulang tentang tata batas wilayah dua kecamatan ini, sehingga putusan yang sangat ganjil ini bisa dicabut kembali, agar derita kami rakyat kecil yang merasa tertindas ini bisa berakhir," katanya.<strong> (das/ant)</strong></p>