Warga Kesal Kebun Karet Dijadikan Hutan Lindung

oleh

Masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mandalam tepatnya yang berada di Desa Padua Mandalam menyesalakan dengan penetapan hutan lindung yang berada di atas kebun karet masyarakat, pasalnya ketika masyarakat membutuhkan pembangunan alat komunikasi yaitu touwer harus terbentur dengan status hutan lindung yang berada diatas kebun karet warga. <p style="text-align: justify;">Ketika ditemui kalimantan-news.com,  Bejamin Satar selaku Tamanggung DAS Mandalam menuturkan dirinya sangat prihatin dimana penetapan hutan lindung tersebut hanya merugikan warganya, kata Satar dirinya kesal seharusnya hutan lindung jangan sampai merugikan masyarakat, mestinya harus saling menguntungkan. Dan yang namanya hutan bukan hanya hutan lindungnya yang harus dilindungi hutan yang ada di Kapuas Hulu ini wajib kita lindungi. <br /><br />“Hutan ini jangan dirusak, apalagi ini dijuluki paru-paru dunia, jangan sampai masyarakat disuruh menjaga, tetapi ada pihak-pihak tertentu malah menghancurkan hutan dan masyarakat hanya jadi penonton,“ ujarnya.<br /><br />Sejuah ini menurut penilaian Sata selaku Tamanggung terkait hutan, dirinya menuturkan bahwa kehancuran hutan labat laut terus hancur secara pelan-pelan, dengan kondisi tersebut Satar mengaku sedih, sebab Kabupaten Kapuas Hulu yang dinobatkan sebagai Kabupaten Konsevasi pelan-pelan hutannya hacur. <br /><br />“Sebenarnya ini ada apa ?, padahal Kapuas Hulu ini tumpah darah Kita, dan Saya ini juga termasuk lahir di Kapuas Hulu,  yang namanya hutan wajib dijaga, bukan dirusak, terus terang Saya sangat sedih tentang hal itu,” ungkapnya serius.<br /> <br />Tidak hanya itu Ledung, S.Sos selaku Camat Putussibau Utara membenarkan bahwa hutan lindung yang ada di daerah Mandalam tersebut berdiri di kebun karet masyarakat, menurut Ledung bahwa dirinya mengetahui adanya hutan lindung tersebut karena ada  surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi pada kenyataannya lokasi tersebut adalah tanah masyarakat yang sudah ada kebun karet masyarakat.<br /><br />”Faktanya dilapangan itu merupakan tanah masyarakat  dan kebun karet warga, yang punya kebun itu Ibu Lusia yang ada di Putussibau, padahal mereka tidak kleberatan kalau itu dibangun taower, namun terbentur status hutan lindung,” jelasnya. <br /><br />Menanggapi hal tersebut Ledung mengaku bahwa dirinya sudah menanggapi minta pihak Dinas Kehutanan Provinsi, paling tidak  untuk menata kembali, mungkin saja dulu itu hutan tetapi dari tahun-ketahun sudah berubah, dan di katakan Ledung hutan lindung tersebut hutan lindung Nanga Nyabau ke Sibau, padahal seharusnya Sibau ke Mandalam, dan ini saja ada kesalahan. <br /><br />“Kita maunya mereka turun kelapangan melihat kondisi yang ada di lapangan,”pintanya. <br /><br />Sementara itu Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana, SH mengatakan bahwa menurut Camat wilayah tersebut bukan termasuk hutan lindung, dan hal tersebut kata Mulyana seharusnya ada dispensasi atau toleransi karena memang itu adalah kepentingan umum. <br /><br />“Tinggal bagaimana caranya Kita meyakinkan pihak provinsi, karena pembangunan taower tersebut tidak memakan lahan yang banyak,” tuntasnya singkat.<strong>(phs)</strong></p>