Puluhan warga perbatasan menggelar aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Rabu terkait tidak ada lagi anggaran pembangunan untuk daerah perbatasan <p style="text-align: justify;">Puluhan warga perbatasan menggelar aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Rabu terkait tidak ada lagi anggaran pembangunan untuk daerah perbatasan.<br /><br />Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga dari tiga kabupaten di Kaltim yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu mendesak pemerintah segera membangun infrastruktur di wilayah perbatasan.<br /><br />Pengunjuk rasa yang mengenakan pita merah itu juga memintapihak DPRD Kaltim mengusut raibnya dana pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan Rp25 miliar.<br /><br />Selain menggelar orasi secara bergantian, unjuk rasa puluhan warga perbatasan yang dikawal ketat ratusan personil Satuan Samampat Polresta Samarinda itu juga dilakukan dengan memasang berbagai spanduk dan poster tuntutan mereka.<br /><br />Setelah dilakukan negosiasi, polisi akhirnya mengizinkan 10 perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog dengan anggota DPRD Kaltim.<br /><br />Awalnya, dialog yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Marthin Apuy sempat memanas.<br /><br />Namun, dialog antara perwakilan warga perbatasan dengan anggota DPRD Kaltim itu akhirnya menyepakati beberapa hal diantaranya, pihak DPRD Kaltim berjanji akan mengusut hilangnya anggaran pembangunan wilayah perbatasan sebesar Rp25 miliar tersebut serta akan memperhatikan alokasi anggaran bagi pembangunan di wilayah pedalaman.<br /><br />Koordinator Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Perbatasan, Fendy Meru, kepada wartawan di sela-sela aksi unjuk rasa menyatakan, salah satu kesepakatan pada pertemuan itu juga yakni, dana pembangunan wilayah perbatasan pada 2011 Rp15 miliar akan segera dikucurkan.<br /><br />"Pihak DPRD Kaltim berjanji akan lebih memperhatikan masalah perbatasan terkait alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Mereka (DPRD Kaltim) juga berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat perbatasan dan pedalaman Kaltim serta dalam waktu dekat akan mengunjungi wilayah perbatasan," kata Fendy Meru.<br /><br />Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan warga perbatasan itu lanjut Fendy Meru merupakan akumulasi kekecewaan mereka terhadap janji pemeirntah yang akan membangun wilayah perbatasan.<br /><br />"Kami (warga perbatasan) hanya menagih janji pemerintah yang akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai Beranda Indonesia. Namun, kenyatannya, masyarakat perbatasan sangat menderita karena minimnya infrastruktur termasuk masalah maskapai penerbangan yang tidak layak," katanya.<br /><br />"Jadi, warga perbatasan Kaltim di tiga kabupaten yakni, Kabupaten Kutai Barat, Malinau dan Nunukan meminta pemerintah segera merealisasikan janjinya untuk membangun wilayah perbatasan tersebut," ungkap Koordinator Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Perbatasan tersebut.<br /><br />Setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Kaltim, warga perbatasan itu akhirnya membubarkan diri dengan tertib<br /><br />"Kami akan terus mengawal hasil kesepakatan ini dan jika pihak DPRD Kaltim mengabaikan janjin tersebut, kami akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar," kata Fendy Meru. (Eka/Ant)</p>
