Warga Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Nunukan agar segera mewujudkan pemekaran Pulau Sebatik menjadi daerah otonomi baru. <p style="text-align: justify;">Salah seorang tokoh masyarakat Pulau Sebatik, H Herman, di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Rabu (20/6), menyatakan soal permintaan masyarakat pulau yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah Malaysia sudah harga mati.<br /><br />Menurutnya, Pemkab Nunukan harus segera membuat atau melengkapi surat keputusan (SK) sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh tim pengkaji pemekaran dari Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur beberapa bulan yang lalu.<br /><br />"Ada delapan poin yang direkomendasikan oleh tim pengkaji soal kelayakan Pulau Sebatik dimekarkan menjadi kota. Dan semuanya itu Warga Sebatik meminta supaya segera dibuat," pintanya.<br /><br />H Herman yang lebih dikenal dengan nama H Andeng itu menyatakan, karena masyarakat Pulau Sebatik sudah menunggu tujuh tahun lamanya dan belum juga ada kepastian pemekaran. Maka, masyarakat mengharapkan paling lambat 2015 sudah dimekarkan.<br /><br />Jika itu tidak dilaksanakan oleh Pemkab Nunukan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi gejolak sosial dan politik dari masyarakat. Apalagi, wacana pemekaran ini menjadi utang politik bagi Bupati Nunukan dan wakil Bupati Nunukan, Drs Basri-Hj Asmah Gani.<br /><br />"Masalah pemekaran Pulau Sebatik merupakan salah satu poin dari janji politik pemerintah baru pada saat kampanye Pilkada 2011 lalu," katanya.<br /><br />H Herman yang juga salah satu pengusaha sukses di pulau itu menegaskan, kemungkinan Pemkab Nunukan masih mempertimbangkan untuk melepaskan Pulau Sebatik.<br /><br />Pertama, katanya, pulau itu menjadi kantong suara dalam perpolitikan di Kabupaten Nunukan, dan memiliki keunggulan dalam sektor ekonomi.<br /><br />Apabila Pulau Sebatik terlepas dari Kabupaten Nunukan, katanya, maka kemungkinan besar perekonomian akan vakum karena pergerakan perekonomian Kabupaten Nunukan lebih banyak ditentukan oleh Pulau Sebatik, terutama masalah sembako dan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang sebagian besar dari Tawau, Sabah, Malaysia, melalui pulau ini.<br /><br />Namun dari segi pertahanan dan keamanan negara, ujarnya, Pemkab Nunukan harus lebih respek dalam hal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<br /><br />Dia menambahkan berdasarkan informasi dari kalangan dekat Bupati Nunukan, dari delapan SK yang direkomendasikan tim pengkaji sisa dua poin yang belum ditandatangani, yakni masalah anggaran pilkada dan kesiapan Pemkab Nunukan untuk menanggung biaya pemerintahan selama dua tahun nantinya.<br /><br />"Kalau yang lainnya katanya sudah ditandatangani bupati seperti penyerahan aset, penyerahan aparat pemerintahan dan lain-lainnya," ujar H Herman. <strong>(das/ant)</strong></p>
