Warga Semadu Desak TP4K Cari Solusi Sengketa Lahan

oleh

Sengkarut status kepemilikan lahan seluas 318 hektar di wilayah Dusun Seloam, Desa Semadu Kecamatan Belitang Hilir semakin panjang. Berbagai upaya telah ditempuh guna mencari ujung dari permasalahan ini. <p style="text-align: justify;">Hanya saja, sepertinya upaya penyelesaian tak akan mudah mengingat rumitnya persoalan  tersebut.<br />Guna mencari solusi, puluhan warga masyarakat Dusun Seloam mendatangi kantor DPRD Sekadau, Senin (16/3/2015). <br /><br />Kedatangan mereka disambut komisi A dan Komisi B DPRD Sekadau. Dengar pendapat antara masyarakat Semadu dengan DPRD dan TP4K berlangsung cukup alot.<br /><br />Menurut Kepala Desa Semadu, Firdaus Dasar, kedatangan mereka bertujuan untuk mencari titik terang terkait status kepemilikan lahan seluas 318 hektar yang saat ini ditanami kelapa sawit oleh PT. Parna Agro Mas. Masyarakat Dusun Seloam mengklaim lahan tersebut berada diluar areal HGU PT. Parna Agromas. Dengan demikian PT. Parna Agromas disebut tak berhak menggarap lahan yang bukan haknya.<br /><br />Sampai sekrang aktivitas operasional PT. Parna Agromas masih saja berlanjut di areal tersebut. Bahkan, kabarnya dalam waktu dekat pihak PT. PAM akan melakukan panen diatas lahan tersebut. Sikap perusahaan ini membuat masyarakat geram.<br /><br />Sebelumnya, masyarakat Desa Semadu dan PT. PAM telah membuat kesepakatan yang intinya tidak boleh ada aktivitas apapun diatas lahan sengketa, sampai ada keputusan tentang status lahan.<br /><br />“Tapi, pihak perusahaan masih saja beraktivitas disana, bahkan mereka sudah panen TBS. Jadi bagaimana dengan kesepakatan yang dibuat satu bulan yang lalu di tingkat Desa. Masyarakat kami merasa pihak perusahaan tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat,” ujar Firdaus Dasar, kepala Desa Semadu.<br /><br />Masyarakat, kata Firdaus, menuntut apa yang menjadi hak mereka. Untuk itu, pemerintah lewat Tim Penyelesaian Permasalahan Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan (TP4K) Kabupaten Sekadau diharapkan bisa menjadi fasilitator sekaligus mediator untuk menengahi sengketa antara perusahaan dan masyarakat.<br /><br />“Kami ingin agar ada titik terang, kami inginnya solusi terbaik untuk kedua belah pihak supaya masalah ini tidak berlarut-larut,” ucap Firdaus.<br /><br />Terpisah, anggota komisi B DPRD Sekadau, Musa A, turut menyayangkan sikap PT. PAM yang tidak mengindahkan kesepakatan antara kedua pihak.<br />Sebenarnya, DPRD Sekadau juga telah mendorong agar permasalahan itu cepat diselesaikan. <br /><br />Beberapa waktu lalu saat rapat kerja antara komisi B dan TP4K tanggal 4 Februari 2015, DPRD juga sempat menyarankan agar TP4K segera menyampaikan kepada PT. PAM untuk menghentikan aktivitasnya sementara waktu sampai masalah diselesaikan.<br /><br />“Sangat disayangkan ini tidak diindahkan. Padahal waktu rapat bulan lalu kami sudah sampaikan supaya TP4K menyurati PT. PAM untuk tidak melakukan aktivitas dulu di lahan tersebut sampai masalah selesai,” kata politisi PDIP ini.<br /><br />Pertemuan yang digelar di ruang rapat DPRD Sekadau kemarin memang belum menemukan solusi. Dalam waktu dekat, akan ada rapat lagi untuk menyelesaikan sengketa lahan. (Mto/Kn)</p>