Warga Semuntik Protes Ambil Alih Lahan Sawit

oleh

Sebanyak 50 warga Desa Semuntik Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak mendatangi Gedung DPRD setempat di Ngabang, Kamis, menyampaikan aspirasi tentang ambil alih perusahaan sawit yang tanpa sosialisasi. <p style="text-align: justify;">Mereka datang pukul 12.00 WIB menggunakan sepeda motor dan sebelum masuk Gedung DPRD menebar beras kuning di halaman sebagai bagian ritual adat setempat.<br /><br />Aparat keamanaan dari Kepolisian Resor Landak terlihat berjaga-jaga dan mempersilahkan masyarakat masuk ruang sidang dan disambut jajaran Komisi B DPRD yang membidangi perkebunan.<br /><br />Juru Bicara Masyarakat Juniarto berharap DPRD bisa mengatasi dan mendesak pemerintah daerah agar bisa menyelesaikan masalah itu.<br /><br />"Karena kami menilai PT Charindo Palma Oetama (CPO) telah melakukan ‘take over’ dengan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) diam-diam tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat, bahkan kami sudah bertanya kepada dinas perkebunan juga tidak tahu," ungkap Juniarto.<br /><br />Adapun tuntutan masyarakat diantaranya, meminta pihak PT CPO agar lahan masyarakat yang ditelantarkan harus dikembalikan.<br /><br />Walaupun, kata dia, sudah mendapat hak guna usaha (HGU), karena masyarakat telah dirugikan sudah empat tahun, atau sejak 2007 tidak digarap.<br /><br />"Perusahan harus membayar tanah yang digusur dan harga diri masyarakat, karena tanpa sosialisasi dan tidak menghargai adat istiadat masyarakat setempat," kata Juniarto.<br /><br />Kemudian kegiatan koperasi juga harus dihentikan, karena fungsinya sebagai mitra antara perusahaan dengan masyarakat.<br /><br />Tapi, menurut dia, koperasi di perusahaan itu tidak ada ketemu dengan masyarakat.<br /><br />Selanjutnya, dua unit alat berat jenis eksavator yang sebelumnya sudah ditahan kuncinya oleh warga sebagai jaminan hingga masalah tersebut tuntas.<br /><br />"Sedangkan lahan yang belum digarap dan yang sudah harus ada berita acara yang diketahui pemerintah daerah. Dan kami meminta pemerintah kabupaten Landak segera menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tidak masyarakat akan bertindak lagi," tegas Juniarto.<br /><br />Sementara itu, Koordinator Komisi B DPRD Landak Klemen Apui mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi masyarakat. Kemudian secepatnya akan mengundang pihak kepala desa setempat, camat Air Besar, perusahaan dan pemerintah daerah.<br /><br />"Kami akan agendakan mengundang mareka untuk kita mintai keterangan. Karena saat ini kami baru menerima sepihak dari masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi," kata Klemen Apui.<strong> (phs/Ant)</strong></p>