Warga Simpang Kasturi Tutup Jalan Condong Garut

oleh
oleh

Warga Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menutup jalan PT Condong Garut, sebuah perusahaan perkebunan sawit di daerah setempat. <p style="text-align: justify;">"Ditutup selama satu hari saja pada 23 Agustus 2012, sekarang sudah dibuka, warga sepakat membuat berita acara agar masalah itu diselesaikan. Alat berat milik perusahaan sementara dihentikan operasional," ujar Lamri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Landak asal Mandor di Ngabang, Rabu.<br /><br />Ia mengatakan, pertemuan masyarakat bersama dengan sejumlah tokoh dan Kapolsek dan Koramil bertempat di rumah kepala dusun simpang Kasturi pada Selasa (23/8) malam.<br /><br />Masih ada tapal batas antara desa simpang Kasturi, Mandor dan Salatiga yang belum jelas. Jika memang belum ada kejelasan, pihak PT Condong Garut diharapkan tidak melakukan kegiatan di daerah yang dimaksud. Apalagi dalam kegiatan perusahaan itu Belum ada GRTT, HGU, maupun IPK.<br /><br />"Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan kejelasan tapal batas desa. Sementara pengerjaan dan aktivitas keluar masuk kayu oleh PT Condong Garut sudah dinilai di luar aturan. Belum ada GRTT, HGU (Hak Guna Usaha), IPK (izin pemanfaatan kayu).<br /><br />IPK yang yang sudah ada menurut keterangan masyarakat hanya untuk desa Ngarak. Sementara Simpang Kasturi, Mandor, Salatiga belum ada. Namun mengapa sudah ada kegiatan hasil hutan," kata Lamri.<br /><br />Ia sangat menyayangkan pihak PT Condong Garut yang sudah beroperasi sejak 2007 itu tidak pernah koordinasi dengan Komisi B DPRD yang membidangi perkebunan. Ia berharap agar pemerintah daerah lebih tegas selektif dan kooperatif dalam menyikapi investor atau penanam modal yang terkesan santai setelah mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten. Sehingga berpeluang untuk melakukan pengalihan yang sangat tidak diharapkan oleh masyarakat.<br /><br />Sementara itu, perwakilan PT Condong Garut, Asep Suherlan saat dihubungi menyatakan perusahaan itu tidak ada masalah dengan masyarakat. Soal batas wilayah yang harus menyelesaikan, adalah persoalan desa yang bersangkutan dan bukan perusahaan.<br /><br />"Nah ini yang kita luruskan, kalau memang ada desa yang saling klaim berarti mereka yang harus menyelesaikan bukan kita," tegas Asep.<br /><br />Asep juga membantah soal tudingan kalau perusahaan tidak membayar GRTT. "Siapa bilang perusahaan tidak bayar GRTT, kita sudah bayar jangan percaya dengan oknum-oknum masyarakat yang mungkin ada kepentingan untuk menjatuhkan PT Condong Garut," kata Asep. <strong>(phs/Ant)</strong></p>