Wartawan Hadapi Kendala Peroleh Data Publik

oleh

Wartawan yang bekerja di berbagai media cetak dan elektronik sering mengalami kendala untuk memperoleh informasi data untuk disampaikan kepada masyarakat pembaca karena banyak informasi publik belum terbuka secara memadai. <p style="text-align: justify;">Banyak informasi publik yang tidak tersedia atau terlambat diberikan, padahal sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat pembaca, kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalteng H Sutransyah di Palangka Raya, Sabtu.<br /><br />Pernyataan itu disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Kehumasan yang diikuti sekitar 40 peserta dari pejabat kehumasan utusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya.<br /><br />Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Palangka Raya itu mengatakan, kendala seperti sudah tidak harus terjadi karena jajaran pers merupakan pilar demokrasi keempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD belum lama ini.<br /><br />Begitupun, tambahnya, kehadiran Undang-Undang (UU) No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membantu wartawan dalam mencari data dan informasi yang diperlukan untuk disampaikan kepada masyarakat pembaca melalui media tempat mereka bekerja masing-masing.<br /><br />Meskipun pada prinsipnya UU KIP bukan ditujukan untuk wartawan, namun dengan adanya undang-undang ini maka tujuan pekerjaan wartawan langsung atau tidak langsung akan menjadi mudah dalam memberikan informasi penting kepada public, katanya.<br /><br />Dia mengatakan, undang-undang ini ditujukan kepada publik secara luas, dan jika wartawan menginginkan informasi dari badan penyedia informasi, statusnya dipandang sebagai publik karena subyek dalam UUPers adalah media/wartawan, sedang subyek UU KIP adalah publik warga Negara.<br /><br />UU KIP juga akan memberi jalan bagi wartawan untuk menyingkirkan klaim rahasia Negara yang sering dilakukan pejabat publik. Sebab tidak semua klaim rahasia Negara yang dilontarkan pejabat publik itu membahayakan kepentingan Negara jika dipublikasikan, katanya.<br /><br />Ketua PWI Cabang Kalteng itu mengatakan, pengalaman wartawan selama ini kerahasiaan informasi sering dilakukan secara semena-mena dan hanya untuk melindungi kepentingan birokrasi, kepentingan pejabat atau kepentingan politik tertentu.<br /><br />Sutransyah mengatakan, pejabat publik tidak boleh menggunakan tameng UU KIP untuk menghambat peliputan wartawan. Dewan Pers dan Komisi Informasi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjamin hak wartawan dalam mengakses informasi.<br /><br />Dalam MoU itu jelaskan bahwa wartawan memiliki keistimewaan untuk tidak mengkuti prosedur memperoleh informasi sesuai UU KIP. Sebab pers memiliki UU No.40/1999 tentang Pers, yang memiliki prinsip kecepatan memperoleh dan menyiarkan informasi, katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>