Beberapa Tahun lalu masyarakat sempat meneriakan kondisi jalan Lintas Utara menuju daerah perbatasan yang kondisinya sangat memprihatinkan, pasalnya dimana-mana jalan dihiasi lubang berlumpur yang sangat dalam, saat itu transportasi darat masyarakat perbatasan menuju Ibu Kota Kabupaten ataupun sebaliknya dari Ibu Kota menuju daerah perbatasan nyaris terputus, bahkan sempat mengalami lumpuh total, membuat masyarakat menuding Pemerintah menganak tirikan daerah perbatasan. <p style="text-align: justify;">Hampir semua titik jalan diperbatasan mengalami kerusakan serius diantarnya infrastruktur jalan yang menghubungkan antara Nanga Badau – Lanjak – Benua Martinus – Tanjung Kerja, masyarakat perbatasan saat itu benar-benar hidup dalam keterbatasan karena kondisi jalan membuat kehidupan masyarakat semakin terisolir.<br /><br />Tak terbayangkan kemarahan masyarakat terhadap Pemerintah beberapa tahun lalu, ironisnya Pemerintah sempat kebakaran jengot ketika masyarakat mengancam akan pindah Negara dengan alasan Pemerintah seakan-akan menutup mata terhadap pembangunan diwilayah perbatasan terutama pembanguna infrastruktur jalan dan jembatan di lima kecamatan yaitu Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau, Kecamatan Empanang dan Kecamatan Puring Kencana yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Hampir setiap saat suara rakyat tersebut disampaikan melalui berbagai Media Massa, tidak hanya itu Pemerintah Daerah dan pihak DPRD pun menyampikan aspirasi tersebut. Sementara itu beberapa tahun lamanya masyarakat sempat pasrah dengan kondisi jalan yang rusak parah.<br /><br />Berangkat dari penderitaan masyarakat yang selalu disuarakan semakin terpuruk akibat jalan yang berstatus jalan Negara tersebut, akhirnya pada tahun 2010 lalu sejumlah pejabat Negara termasuk sejumlah Menteri hingga Wakil Rakyat yang berada di Senayan sana, turun langsung guna melihat kehidupan masyarakat Perbatasan yang terisolir. Kunjungan beberapa pejabat Negara tersebut membuahkan hasil. Pada Tahun 2011 ini Pemerintah Pusat baru menunjukan perhatian serius terhadap kondisi jalan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu. <br /><img src="../../data/foto/imagebank/20110919072417_4BE91F4.JPG" alt="" width="631" height="354" /><br />Untuk Pembangunan sarana infrastruktur jalan yang menghubungkan antara Nanga Badau – Lanjak – Benua Martinus – Tanjung Kerja tersebut, Pemerintah Pusat telah merealisasikan dana senilai Rp.70,776 milyar rupiah dan proyek jalan tersebut dikerjakan Tahun 2011 ini dengan empat paket pekerjaan. <br /><br />Pengerjaan paket pertama peningkatan struktur jalan Nanga Badau – Lanjak, dengan panjang pengerjaan sepanjang 41,23 Km dengan jenis penanganan jalan tidak beraspal namun ditimbun dengan sirtu yang menyebar sepanjang 38,43 Km dan HRS-WC 2,80 Km, dalam paket ini nilai yang dianggarkan dari APBN sebesar Rp.26.023 miliar. Paket kedua adalah peningkatan struktur jalan Lanjak – Benua Martinus (Mataso) dengan panjang pengerjaan 23 Km dengan sirtu yang menyebar di 21 KM,HRS-WC 2 Km, yang menelan anggaran dari APBN sebesar Rp.14,439 miliar. Paket ke tiga pelebaran jalan Benua martinus/mataso – Tanjung Kerja dengan panjang penanganan 4 Km dengan pelebaran yang sebelumnya 4,50 meter menjadi 6 meter dengan metode lapis pondasi yang menelan biaya Rp.15,969 miliar. <br /><img src="../../data/foto/imagebank/20110919072445_D4D96F9.JPG" alt="" width="633" height="330" /><br />Sementara itu paket ke empat peningkatan struktur jalan jalan Benua Martinus/Mataso – Tanjung Kerja dengan panjang penanganan 23 Km dengan sirtu menyebar 19,80 Km, dan peningkatan struktur HRS-WC 3,20 Km dengan nilai anggaran sebesar 14.335 Milyar. Pembangunan infrastruktur jalan di daerah perbatasan tersebut sudah di launcing oleh Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH yang merupakan perpanjang tanganan Pemerintah Pusat. <br /><br />Hingga saat ini bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap infrastruktur jalan daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, jika beberapa tahun lalu transportasi darat masyarakat nyaris terputus kini masyarakat bisa berlenggang dan patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah sebab akses jalan Ibu Kota Kabupaten menuju daerah perbatasan saat ini sudah lacar, meskipun belum dilakukan pengaspalan namun ditargetkan Pemerintah pada Tahun 2014 mendatang kondisi jalan menuju perbatasan hitam mulus.<br /> <br />Mimpi dan dambaan masyarakat sudah mulai terwujud, kemerdekaanpun sudah bisa dirasakan masyarakat diperbatasan, sebab kata merdeka bukan hanya berlaku atas kebebasan dari penjajah, tetapi juga keterbatasan dan ketertinggalan akibat kurangnya perhatian Pemerintah bisa dikatakan belum merdeka. <br /><br />Inilah kenyataan yang terjadi diwilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu saat ini, masyarakat yang berada diperbatasan sudah bisa menikmati kemerdekaan atas perhatian Pemerintah terutama untuk infrastruktur jalan, apa yang masyarakat perbatasan lakukan dalam ikut serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) diwilayah perbatasan pantas mendapat timbal balik dalam wujud perhatian pembangunan di daerah perbatasan, sebab bagaimanapun juga masyarakat yang tinggal di serambi depan bangsa ini juga merupakan bagian dari NKRI yang layak untuk diperhatikan lebih serius lagi. <strong>(phs)</strong></p>
