Wilayah Perbatasan Rawan Kejahatan Laut Dan Udara

oleh

Skretaris Dewan Kelautan Indonesia Rizald Max Rumpas mengungkapkan wilayah perbatasan rawan akan kejahatan laut dan udara. <p style="text-align: justify;">"Daerah-daerah yang rawan akan kejahatan itu daerah perbatasan yaitu antara Indonesia-Malaysia, Indonesia-Singapura, Indonesia-Samudra Pasifik, termasuklah yang dengan Filipina," kata Rizald pada sosialisasi pemahaman "Konvensi Hukum Laut Internasional (Unclosed 1982) dan Implementasinya terhadap Pembangunan Kelautan" di Pontianak, Selasa.<br /><br />Menurut Rizald, wilayah perbatasan dikatakan rawan karena banyak terjadi transaksi-transaksi senjata, narkoba dan penyelundupan lainnya.<br /><br />"Nah karena hal itulah harus dipahamkan tentang ketentuan hukum internasional kepada pengambil kebijakannya dan masyarakat yang ada di sana," jelas Rizald.<br /><br />Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi kejahatan tersebut Dewan Kelautan Indonesia memberikan sosialisasi dan pemahaman konvensi hukum laut ke wilayah yang luas perairannya.<br /><br />"Untuk Kalbar itu dua tahun lalu sudah dilakukan, tahun ini kami lakukan lagi di Pontianak," kata Rizald.<br /><br />Namun begitu, permasalahan hukum laut internasional (Unclosed 1982) tidak hanya akan terjadi di wilayah laut saja, tetapi juga akan terjadi di udara.<br /><br />"Tentunya pengambil kebijakan harus mengetahui itu, termasuklah para aparaturnya," tegas Rizald.<br /><br />Terkait dengan kejahatan laut, khususnya pencurian sumber daya laut diakui Rizald memang sering dilakukan oleh warga negara asing misalnya nelayan asal Taiwan, Thailand, serta Korea.<br /><br />"Misalnya mereka masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan tidak memiliki ijin maka kapalnya kita rampas, orangnya kita deportasi. Namun, jika mereka masuk wilayah teritorial maka orangnya akan dikenakan hukum pidana," jelas Rizald.<br /><br />Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Pontianak, Aswin Dja’far mengatakan dengan diberikannya pemahaman hukum laut internasional tersebut meski wilayah Kota Pontianak tidak memiliki laut tetapi potensi-potensi laut banyak digali di wilayah ini.<br /><br />"Khususnya kami memiliki kapal nelayan lebih kurang 50 buah, itulah kepentingan kami untuk mengambil kebijakan bagi mereka yang ada di laut itu," kata Aswin. <strong>(phs/Ant)</strong></p>