Dari dulu hingga saat ini masyarakat Kapuas Hulu masih komitmen dalam menjaga hutan apalagi Kabupaten Kapuas Hulu yang dinobatkan sebagai paru-paru dunia, Meski sudah dilakukan masyarakat namun Pemerintah Pusat bahkan dunia melalui Taman Nasional Bentung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) selalu menyuarakan agar masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu terutama yang berada di kawasan konservasi wajib menjaga hutan tersebut. <p style="text-align: justify;">“Padahal semenjak nenek moyang Kita sudah menjaga hutan, ada hutan-hutan tertentu yang memang tidak boleh digangu-gugat, namun sekarang banyak program yang dijalankan TNBK dan TNDS malah mempersulit masyarakat yang tidak bisa berbuat apa-apa didaerahnya sendiri, masyarakat yang selalu dituntut menjaga paru-paru dunia, malah membuat jantung masyarakat bolong, artinya kesejahteraan masyarakat hingga saat ini rata-rata dibawa garis kemiskinan terutama yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional,” ungkap Yusuf Habibi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, kepada kalimantan-news.com, Selasa (22/11/2011). <br /><br />Menurut penilaian Habibi bahwa selama ini pihak TNBK dan TNDS tidak memahami sosiolagi atau karakter masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional, sebab masyarakat yang selama ini sudah hidup mengangtungkan dirinya dengan hutan, tidak bisa dilarang begitu saja, pihak TNDS dan TNBK mesti punya solusi kepada masyarakat apabila masyarakat dilarang menebang kayu, berburu di kawasan hutan tersebut, apakah mereka diberi pekerjaan atau sesuatu yang menghasilkan uang sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan sehari-hari tanpa mengantungkan diri dari hasil hutan. <br /><br />Tidak hanya itu, dikatakan Habibi bahwa selama ini TNBK dan TNDS tidak transparan dalam setiap kegiatan, ironisnya pihak TNBK dan TNDS tidak pernah melakukan koordinasi kepada DPRD Kapuas Hulu apa yang mereka perbuat untuk masyarakat selama ini. Padahal menurut Habibi pihaknya wajib mengetahui baik itu anggaran kedua Taman Nasional tersebut hingga pelaksanaan programnya, sebab DPRD memiliki wewenang dalam mengawasi yang tertuang dalam fungsi pengawasan. <br /><br />“Terus terang mereka selama ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan Kami di Dewan ini, jadi Saya anggap mereka tak transparan,” sindirnya. <br /><br />Selaku Wakil rakyat yang kebetulan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kapaus Hulu, Habibi menghimbau kepada TNBK dan TNDS bahkan WWF untuk melaksankan program yang jelas serta dapat berdampak mensejahterahkan masyarakat, selain itu mereka kata Habibi harus banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung, serta dalam setiap kegiatan masyarakat mesti dilibatkan. Yang anehnya kata habibi bahwa habitat Oranghutan selalu diperhatikan tetapi manusia yang berada disekitar kawasan Taman Nasional.<br /><br />“Jangan masyarakat terus dituntut menjaga hutan yang katanya itu merupakan paru-paru dunia, tetapi masyarakat sendiri dijadikan penonton, mana konpensasi dunia ke masayarakat, jangan masayakat selalu dijadikan korban, masyarakat menjaga paru-paru dunia, malah jantung masyarakat sendiri yang bolong, ibaratnya sapi matui dipadang rumput, ayam mati dilumbung padi, konpensasi untuk masyarakat harus jelas,” tegasnya.<strong> (phs)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
