MURUNG RAYA, KN – Sebanyak 42 orang mantan karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), perusahaan tambang batu bara di Desa Tumbang Bauh, Kecamatan Batu Tuhup Raya (BATURA), Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menggelar aksi di depan kantor perusahaan pada Selasa, 23 September 2025.
Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa yang sudah dilakukan sejak Senin (22/09). Menurut juru bicara aksi, Rahmat dan Hendra, aksi dilakukan sebagai bentuk tuntutan terhadap hak-hak mereka yang belum diselesaikan perusahaan setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Awal Permasalahan: Penolakan Re-agreement
Masalah bermula dari sosialisasi manajemen PT AKT pada 6 Desember 2024, terkait pemindahan status karyawan ke anak perusahaan, PT BPP. Para karyawan menolak re-agreement (perjanjian ulang) karena dianggap bukan bentuk mutasi kerja, melainkan PHK sepihak yang melanggar Pasal 13 PP AKT.
Menindaklanjuti hal tersebut, para karyawan mengirim surat somasi pada 25 Maret 2025 kepada manajemen PT AKT, menuntut agar hak-hak mereka diselesaikan sebelum menyetujui pemindahan ke PT BPP.
HRD PT AKT melalui Dedy Mulyana merespons pada 26 Maret 2025, menyatakan pihaknya akan mempelajari dan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Namun, mediasi yang dilakukan beberapa kali – yakni pada 26 Maret, 23 April, dan 27 April – tidak menghasilkan solusi konkret.
Tuntutan Karyawan: Pesangon & Ganti Rugi
Dalam aksinya, Rahmat dan Hendra menegaskan bahwa para karyawan menuntut:
- Pembayaran pesangon sesuai aturan.
- Ganti rugi sebesar Rp40 juta per orang, atas dasar pelanggaran karena mereka telah bekerja selama 9 bulan tanpa perjanjian kerja yang sah.
Aksi ini juga didampingi oleh Aliansi Masyarakat dan sebelumnya sempat difasilitasi oleh Ormas TBBR Murung Raya selama 7 bulan. Karena tidak membuahkan hasil, para eks-karyawan mencabut kuasa dan melanjutkan perjuangan secara langsung.
Respons Pihak Perusahaan & DPRD
Pihak manajemen PT AKT yang berada di lokasi tidak bersedia dikonfirmasi oleh awak media. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari perusahaan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, H. Rejikinoor, S.Sos, menyatakan keprihatinannya terhadap nasib para pekerja.
“Kami berharap ada itikad baik dari perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bijaksana. Para karyawan ini sudah memberikan kontribusi besar kepada perusahaan. Maka hak-hak mereka harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
DPRD Murung Raya juga telah membahas persoalan ini dalam rapat bersama Kesbangpol, dan berharap agar penyelesaian dilakukan dengan berkeadilan tanpa merugikan salah satu pihak.
Reporter: (Ramli)
