Tak Ikuti POPDA Karena Tak Ada Angggaran, Muchlis : Itu Bukan Alasan Yang Tepat

oleh
oleh
Istimewa

MELAWI – Persoalan ketidak ikut sertaan Melawi dalam pelaksanaan pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) cukup menghebohkan di Melawi. Terlebih lagi-lagi masalahnya dikarenakan tidak teanggarkan oleh Pemerintahan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Ivo Titus Mulyono mengakui, bahwa persoalan Melawi tidak mengikuti POPDA yang jelas memang tidak teranggarkan, karena memang dana Melawi yang sangat terbatas.

“Jadi yang POPDA itu memang tidak teranggarkan. Karena Melawi inikan lebih banyak yang lebih prioritas. Jadi iven-iven yang dianggap tidak terlalu mendesak memang ditunda dululah. Kalau POPROV itu ada anggarannya,” paparnya.

Meenanggapi hal tersebut, sebagian kalangan berpendapat bahwa cukup menjadi pertanyaan bila sebuah daerah menilai bahwa POPDA tidak termasuk dalam prioritas. Padahal POPDA tersebut menunjukan perhatian pemerintah dibidang olahraga tingkat pelajar yang akan membawa nama daerah.
Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Provinsi, Muchlis. Ia menilai statmen yang disampaikan Sekda berkaitan dengan tidak mengikuti POPDA karena tidak teranggarkan, karena anggaran yang terbatasan menjadi pertanyaan.

“Apa susahnya menganggarkan POPDA. Kan bisa saja anggarannya di suit dari bansos yang ada, karena POPDA ini juga bagian yang penting dalam dunia olahraga ditingkat pelajar yang membawa nama Melawi. Paling tidak mengirim dua cabang olahraga pun jadi, ini nol sama sekali,” ungkapnya, kemarin.

Menurut Muchlis, sebenarnya kalau pemerintah daerah memang niat mau membina pelajar dalam bidang olah raga, bukanlah alasan yang tepat, terlebih tidak dianggarkan. Itu sama saja menganggal hal tersebut tidak penting.

“Alasan tidak ada dana terlalu naif. Apa lagi tidak di anggarkan, atau tidak penting. Seandai memang mau suit dikit-dikit dari daftar bansos yang beredar, alangkah bijaknya. Bagi kami yang merupakan bagian dari orang Melawi di provinsi, itu sangat memalukanlah. Masak tdk ada sama sekali yang mewakili Melawi,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris KONI Melawi, Indra Fahrudi menegaskan kewenangan pembiayaan pengiriman atlet di ajang POPDA berada di Disporapar. “Ini mungkin kurang koordinasi terkait masalah pembiayaan. Sehingga Melawi gagal memberangkatkan atletnya ke POPDA,” katanya.

Indra pun berharap persoalan ini bisa menjadi evaluasi bersama sehingga proses pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet berbakat dari Melawi bisa terus berjalan. Kemudian, bagaimana atlet handal ini bisa mengikuti berbagai even dan kompetisi di tingkat daerah, provinsi bahkan nasional.

“Dari jauh-jauh hari kita mempersiapkan atlet yang akan mengikuti even tersebut. Kemudian koordinasi dengan seluruh aspek yang terlibat dalam pembinaan cabang olahraga, baik guru olahraga di sekolah, KONI, pengurus cabang, hingga Pemkab Melawi harus selalu dilakukan. Sehingga persoalan yang terjadi seperti kemarin tak kembali terulang,” harapnya.

Indra memaparkan, KONI saat ini sudah berupaya membangun program invetarisasi atlet-atlet potensial yang sudah pernah mengikuti kejuaraan daerah dan berhasil minimal peringkat delapan di masing-masing cabor. Apalagi aturan ketat diberlakukan dalam even seperti Porprov bahwa daerah tidak lagi diperkenankan atau menyewa atlet dari luar Kalbar.

“KONI Melawi pun berupaya melakukan pendataan klub-klub dibawah pengcab. Asalkan kita mau bersatu mengurus olahraga, tinggalkan ego suku, agama, Insya Allah kita bisa sukses,” pungkasnya. (Ed/KN)