Komisi VIII Minta HKBN 2018 Tak Seremonial Semata

- Jurnalis

Selasa, 20 Maret 2018 - 10:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara John Kenedy Aziz mengatakan, Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang akan dilaksanakan pada 26 April 2018 mendatang di Manado, diharapkan tidak semata hanya seremonial. Ia mendorong peringatan ini dapat menggugah kesadaran masyarakat akan risiko bencana.

Demikian terungkap saat pertemuan antara Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara, di Manado, Sulut, Senin (19/3/2018). Salah satu pembahasan dalam pertemuan ini adalah persiapan peringatan HKBN 2018 di Manado, yang akan diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami tidak ingin HKBN ini merupakan acara seremonial saja, karena ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dengan HKBN ini, kami mendorong agar terus disosialisasikan pentingnya keberadaan BNPB dan BPBD di masyarakat, memacu kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang daerahnya masing-masing, kemungkinan risiko bencana yang dihadapi daerah, dan bagaimana solusi menghadapi bencana di Indonesia,” kata John.

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong agar BPBD Sulut lebih memperhatikan lagi persiapan-persiapan teknis menjelang HKBN 2018. Di sisi lain, Tim Komisi VIII DPR RI juga mendapatkan aspirasi dari BPBD Sulut yang memerlukan adanya peningkatan-peningkatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BPBD.

“Walau masalah anggaran penting, saya juga sempat menegur Kepala BPBD Sulut, karena adanya aset-aset di gudang logistik yang terbengkalai, padahal itu juga mesti dirawat. Karena ini diperjuangkan oleh BNPB, dan menggunakan uang rakyat,” tandas politisi dapil Sumatera Barat ini, usai meninjau sejumlah sarana dan prasarana BPBD Sulut.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Bisri Romli mengatakan, perlunya BPBD Sulut pro aktif dalam mengalokasikan anggarannya lebih terperinci. “Mereka harusnya mengeksplore anggaran BPBD, sehingga akses kecepatan dan kemudahan respon kesiapan bencana di Sulut yang wilayahnya jauh-jauh dan luas, dapat tercover dengan baik,” tandas politisi F-PKB itu. (gd/sf)

Sumber Berita & Poto: http://dpr.go.id

Berita Terkait

Yohanes Rumpak Pimpin Lemkari Sintang Hingga 2030
Harga Gas LPG 3 Kg di Perbatasan Tembus Rp 70.000
Anggota DPRD Sintang Senen Maryono Ajak Korpri Terus Tingkatkan Profesionalisme di HUT ke-54
Senen Maryono Apresiasi Suksesnya Pelaksanaan Raimuna Wilayah Kalbar di Sintang
Ketua Komisi C DPRD Sintang Ajak Generasi Muda Mencintai Alam sebagai Rumah Kedua Kita
Ketua DPRD Sintang Tegaskan Prioritas Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur di Tengah Pemotongan Dana Pusat
Ketua DPRD Sintang Tegaskan Pemotongan Dana Transfer Pusat Tak Pengaruhi Gaji Pegawai
Ketua DPRD Sintang Apresiasi Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam Pengesahan APBD 2026

Berita Terkait

Minggu, 25 Januari 2026 - 16:16 WIB

Yohanes Rumpak Pimpin Lemkari Sintang Hingga 2030

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:32 WIB

Harga Gas LPG 3 Kg di Perbatasan Tembus Rp 70.000

Senin, 1 Desember 2025 - 19:26 WIB

Anggota DPRD Sintang Senen Maryono Ajak Korpri Terus Tingkatkan Profesionalisme di HUT ke-54

Senin, 1 Desember 2025 - 08:39 WIB

Senen Maryono Apresiasi Suksesnya Pelaksanaan Raimuna Wilayah Kalbar di Sintang

Jumat, 28 November 2025 - 20:24 WIB

Ketua Komisi C DPRD Sintang Ajak Generasi Muda Mencintai Alam sebagai Rumah Kedua Kita

Berita Terbaru