MELAWI – Pemkab menilai perubahan besar-besaran APBD Melawi tak cukup hanya melalui APBD penyempurnaan, namun mesti masuk dalam APBD perubahaan. Hal tersebut membuat Bupati Melawi, Panji mengambil kebijakan untuk menunda sejumlah kegiatan atau proyek Penunjukan Langsung (PL) yang bernilai di bawah Rp200 juta di seluruh dinas.
Menurutnya, dalam APBD penyempurnaan semestinya hanya terbatas pada perbaikan nomenklatur, salah tempat, kemudian anggarannya tak sesuai dengan yang direncanakan, sehingga terjadi pergeseran anggaran di luar rencana dan kemudian ingin membetulkan kembali.
“Sementara kita pending dulu. Karena memang banyak yang sudah menyeberang keluar antar SKPD. Kalau seperti itu, berarti kelasnya perubahan ini harus dengan Perda. Kalau seperti ini baru kelasnya kami nilai bisa dengan APBD penyempurnaan,” jelasnya.
Panji menegaskan, penundaan proyek PL ini dilakukan di seluruh dinas. Penundaaan ini semestinya digelar di awal tahun, tapi sedikit mundur ke pertengahan tahun ke atas setelah APBD perubahan.
“Hanya untuk yang tender, tetap untuk dilaksanakan sekarang. Untuk paket besar ini tidak ada masalah,” katanya.
Terkait penyampaian Nota APBD perubahan 2018, Panji menyatakan saat ini draf APBD perubahaan sudah disusun oleh Bappeda dan tak lama lagi mungkin akan disampaikan ke DPRD.
“Target kita paling lama bahan tersebut sudah mulai diproses sejak bulan Juni ini. Bulan tujuh atau delapan harapan kita sudah berjalan lagi,” katanya.
Soal penetapan APBD Perubahan harus disertai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Panji mengatakan, memang untuk penetapan harus ada LHP. Tapi untuk proses berjalannya APBD perubahan tersebut, dokumen-dokumen terkait pembahasan sudah bisa disiapkan oleh masing-masing SKPD.
“Kita tidak memangkas belanja, dan kita sudah tuntas pembahasan dan pemetaan soal defisit dan hutang ini. Jadi tidak ada lagi pengurangan item belanja yang besar-besar. Kecuali kalau ada program kegiatan yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa kita realisasikan,” katanya.
Pemkab menekankan, sekarang tidak hanya berjalannya APBD penyempurnaan, tapi juga bersepakat dengan DPRD untuk mempercepat proses APBD perubahan. Karena dikhawatirkan terjadinya perubahan pada item pekerjaan, bahkan antar SKPD dianggap tak bisa dilakukan dalam APBD penyempurnaan.
“Karena bahan antar SKPD, perubahan ini sudah berkelas Perda yang berubah sudah APBD nya. Karena itu kita berharap perubahan yang sudah menyeberang antar SKPD tidak dulu dieksekusi. Kita tunggu APBD perubahan,” jelasnya.
Kendati demikian, untuk program SKPD yang bersifat rutin tahunan atau rutin bulanan tak boleh terganggu. Anggaran untuk kegiatan tersebut tetap harus berjalan, mengingat APBD Melawi juga sebenarnya sudah berjalan. Sedangkan untuk persoalan defisit APBD, Pemkab sudah memetakan termasuk pos anggaran untuk membayar hutang jangka pendek yang masuk dalam APBD Penyempurnaan.
“APBD Penyempurnaan ini memang bukan Perda, maka kita tetap menuntut eksekusi pembayaran hutang jangka pendek ini harus melalui hasil audit, baik dari BPK maupun inspektorat. Karena untuk melegalkan angka yang harus kita bayarkan tentu harus melalui hasil legalitas pemeriksaan lembaga yang berwenang,” katanya.
APBD Melawi sendiri baru benar-benar disepakati bersama DPRD Melawi dan Bupati usai Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji turun tangan menangani polemic APBD. Dalam kesepakatan yang diambil pada Minggu keempat Maret lalu, disepakati untuk pemangkas belanja hampir seluruh SKPD sebesar Rp32 miliar untuk membayar piutang jangka pendek yang bersumber dari DAU. Sementara untuk hutang DAK sebesar Rp24 miliar baru dibahas dalam APBD penyempurnaan.
Kebijakan tersebut langsung mendapat respon dari DPRD Melawi. Wakil Ketua DPRD, Iif Usfayadi mempertanyakan kebijakan Bupati Panji terkait penundaan sementara paket-paket proyek yang jumlahnya tidak sedikit.
“Mengapa APBD ini belum juga berjalan, padahal persetujuan dari DPRD sudah diberikan. Apalagi Pemkab hanya menjalankan paket-paket proyek yang besar saja.Yang paket kecil seluruhnya dipending,” katanya.
DPRD sendiri mengaku bingung dengan kebijakan bupati yang menunda hanya untuk paket-paket PL. Apa alasan dan penyebab kebijakan tersebut diambil. Padahal seluruh proses APBD murni sudah clear dan tidak ada persoalan.
“Yang jadi persoalan hanya masalah skema pembayaran hutang yang harus dimasukkan dalam APBD perubahan. Tapi sekarang kenapa justru kegiatan fisik lain yang sudah masuk dalam APBD murni juga ikut tak bisa berjalan?,” tanyanya.
Menurut Iif, semestinya dengan sudah tak ada lagi persoalan APBD maka seluruh kegiatan yang masuk dalam APBD Melawi tahun 2018 segera berjalan. Sehingga serapan APBD Melawi juga semakin baik dan tidak memunculkan persoalan baru.
“Dampak penundaan juga besar. Apalagi kalau harus menunggu sampai APBD perubahan,” keluhnya.
menurutnya apakah harus sampai menunggu APBD Melawi kolaps atau sekarat. Pihaknya berharap dalam pelaksanaan APBD murni 2018, Pemkab Melawi seharusnya tak membedakan proyek besar dan kecil. Harusnya yang sudah teranggarkan dalam APBD wajib dilaksanakan.
“APBD ini terkesan berjalan di tempat dengan penundaan ini. Dan serapan anggaran tentu juga rendah. Melawi bisa dinilai buruk dalam penyerapan APBD oleh pusat. Kami pun pesimis kalau seperti ini APBD bisa terserap habis hingga akhir tahun,” paparnya.
DPRD, tegas Iif meminta agar semua kegiatan fisik harus dilakukan pemerataan dan dilaksanakan.
“Karena kalau menunggu APBD perubahan, artinya tahapan APBD Melawi 2018 tidak berjalan maksimal dan tidak akan baik,” pungkasnya. (Ed/KN)
