MELAWI – Pemerintah Melawi melakukan penyampaian rencana KUA-PPAS RAPBD Kabupaten Melawi tahun anggaran 2019 ke DPRD melawi, Selasa (31/7). Penyampaian tersebut dilakukan pada rapat paripurna ke 4 masa sidang ke II tahun 2018 DPRD Kabupaten Melawi. Dimana pada paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, sejumlah para tokoh masyarakat sejumlah pejabat SKPD di lingkungan Pemkab Melawi. Sebelum paripurna tersebut dilanjutkan, sejumlah Anggota DPRD Melawi melakukan Interupsi.
Interupsi pertama disampaikan, Heri Iskandar, dimana Ia mempertanyakan bagaimana bisa masalah KUA-PPAS dilaksanakan, sementara buku APBD 2018 sampai saat ini belum pernah diterima oleh para Anggota DPRD Melawi.
“Bagaimana bisa rancangan KUA-PPAS tahun 2019 ini bisa dilaksanakan, setau saya sampai saat ini belum pernah menerima buku apbd tahun 2018,” katanya.
Lebih lanjut Heri mengingatkan, pada bulan tiga lalu, melawi kedatangan Pj Gubernur yang mana tujuannya untuk menyelesaikan kisruh APBD Melawi, hasilnya antara eksekutif dan legislatif menemukan kesepakatan untuk APBD tersebut, yang dtandatangani unsur pimpinan DPRD dan kepala daerah atau Bupati, serta Perwakilan Provinsi.
“Apakah hasil kesepakatan tersebut masih berlaku atau tidak, kalau masih berlaku saya selaku badan anggaran meminta salinan tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, Heri juga menyampaikan, bahwa terdengar bahkan dirinya sudah melihat sejumlah kegiatan fisik dilaksanakan serta ada yang sudah dilelang. Hal itu menjadi pertanyaannya, kegiatan tersebut menggunakan buku APBD yang mana.
“Saya sudah mendengar selentinga dimana-mana yang juga sudah saya lihat, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan sudah dilaksanakan tender atau lelang. Yang menjadi pertanyaan, mereka memakai buku APBD yang mana. Karena saya belum pernah menerima buku APBD. Jadi saya minta untuk pejabaran-pejabaran jangan dilalsanakan dulu karena akan bertentangan dengan hukum,” paparnya.
Masalah lainnya, Heri juga sampaikan, terkait program-program di Melawi, dimana dirinya sendiri malu mendengar bahwa Melawi disebut tidak punya dana.
“Tapi kenyataan saya melihat banyak kegiatan ke luar kota, seperti mengikuti pameran di jakarta, itu pakai dana mana. Jadi saya memohon pihak pemerintah betul-betul memperhatikan soal ini,” ujarnya.
Anggota dewan lainnya, yakni Kulan AR, pada paripurna tersebut ia menyampaikan bahwa bagaimana bisa rancangan KUA-PPAS tahun 2019 ini disampaikan, sementara APBD 2017 dan 2018 belum tuntas.
“Bagaimana bisa kita melaksanakan penyampaian Rancangan KUA-PPAS tahun 2019, sementara APBD tahun 2017 dan 2018 belum tuntas. Ada apa dengan hal ini. Ini kita seperti dimainkan,” ucapnya.
Interupsi juga dilakukan oleh Mulyadi, seorang anggota DPRD yang berasal dari kecamatan Menukung. Ia mengeluhkan bahwa tidak adanya saling menghargai diantara Pemerintah dan DPRD. Hal itu terbukti dari rapat paripurna yang seharusnya menjadi agenda besar, namun Bupati Melawi.
“Harusnya persoalan APBD yang sudah menjadi persoalan serius ini menjadi perhatian serius pemerintah. Ini bagaimana mau serius, buktinya dengan alasan ada kesibukan lain Bupati tidak hadir, bahkan undangan lain seperti PKK, dan organisasi wanita di pemerintahan tidak hadir. Ini bukti kalau tidak ada sikap saling menghargai,” ucapnya.
Menjawab hal tersebut, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengatakanapa yang menjadi pertanyaaan dan keluhan teman-teman DPRD tadi, sudah terangkum didalam pertanyaan interplasi yang akan disampaikan ke Bupati Melawi.
“Itu semua sudah dirangkum dalam pertanyaan yang akan disampaikan melalui hak interplasi yang harus disampaikan ke bupati dan akan kita agendakan. Agar bupati bisa menjawab secara lansung,” jawabnya.
Setelah menjawab Interupsi tersebut, rapat paripurna tersebutpun dilanjutkan, dengan mendengarkan surat masuk yang dibawakan PLH Sekretaris DPRD, H. Ahiwan yang kemudian dilanjutkan dengan Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa. Dimana setelah penyampaian pembuatn KUA-PPAS tersebut, Ketua DPRD Melawi dan Wakil Bupati berharap agar Rancangan KUA-PPAS tersebut, bisa dibahas bersama dengan tim badan anggaran DPRD Melawi dan TAPD Kabupaten Melawi. (Ed/KN)
