MELAWI – Kemelut pelaksanaan APBD Melawi telah merugikan kepentingan rakyat dari sisi perekonomian dan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Hal tersebut mengunang banyak reaksi, salah satunya reaksi mahasiswa asal Kabupaten Melawi yang terdiri dari gabungan organisasi seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Melawi (FKMKM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Keluarga Mahasiswa Khatolik Indonesia (KMKI) serta Peratuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pihak mahasiswa tersebut mendatangi pihak eksekutif dan legislatif untuk meminta penyelasan secara lansung Rabu sore (28/11).
Dalam audensi mahasiswa yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bupati Melawi tersebut, difasilitasi Bagian Humas Setda Melawi disambut Wakil Bupati Melawi, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Plt. BBPKAD, dan Ketua DPRD Melawi dan LO Kodim. Dalam pertemuan tersebut, cukup banyak yang disampaikan para mahasiswa terkait adanya polemik antara DPRD dan Pemerintah Melawi dalam pelaksanaan APBD Melawi.
Salah satu perwakilan Mahasiswa, Dwi Supriadi, mengatakan, maksud dan tujuan gabungan mahasiswa asal Kabupaten Melawi beraudensi ke Pemkab dan DPRD Melawi, karena merasa ikut prihatin terkait kisruh APBD Melawi antara eksekutif dan legislatif sangat menyedihkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 ini tak kunjung selesai.
Ia pun berharap konflik APBD Melawi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak terulang lagi pada APBD Melawi tahun-tahun berikutnya yang berdampak langsung untuk kepentingan rakyat Melawi.
“Terpenting adalah bagaimana realisasi APBD ini digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” harapnya.
Hal yang tak jauh berbeda juga disampaikan Maya Putri, Mahasiswa yang mengaku dari Kecamatan belimbing Hulu tersebut mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap Pemkab Melawi. Pihaknya mengetahui dalam mengikuti perkembangan, adanya konflik APBD Melawi ini saling lempar bola mengenai tanggungjawab antara eksekutif dan legislatif.
“Masyarakat Melawi begitu juga dengan kami sudah sangat muak dan bosan mendengar drama konflik APBD ini, terlebih konflik ini sudah tersebar hingga ke daerah luar Melawi. Kami malu dan sangat prihatin melihat persoalan APBD ini. Untuk itu kami meminta kepada legislatif dan eksekutif untuk mengkahiri konflik serta tidak terulang lagi,” ungkapnya dengan lantang.
Maya putri juga menyampaikan 4 poin tuntutan yang dilayangkan forum mahasiswa tersebut, diantanya yang pertama mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Melawi untuk segera menyelesaikan permasalahan APBD Kabupaten Melawi. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat dalam persoalan APBD dengan mengesampingkan kepentingan dan ego kelompok tertentu. Yang ke tiga, meminta penegakan hukim apabila ditemukan pihak yang terbukti bersalah dalam keterlambatan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 dan surat edaran Gubernur Kalimantan Barat, dan yang ke empat, mewujudkan tata kelola pemerintah yang sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kami berharap masalah ini untuk ditanggapi serius dan tidak akan terulang lagi di masa depan,” uajarnya.
Statmen keras juga disampaikan Ketua Keluarga Mahasiswa Khatolik, Florensius. Dengan lantang Ia mengatakan bahwa jika konflik APBD ini di tahun 2019 mendatang kembali terjadi, lebih baik Para petinggi di Melawi mundur dari jabatan. Baik di eksekutif maupun DPRD. Tarik menarik kebijakan atau kekuasaan ini seakan-akan lebih mengedepankan egonya masing-masing dan lupa bahwa rakyat adalah pemegang andil kekuasaan tertinggi diatas segala-galanya pada realisasi APBD tersebut.
“Masyarakat Melawi berharap mengakhiri semua konflik itu karena kuncinya adalah untuk kepentingan rakyat. Jika konflik APBD melawi ini terus terusan terjadi, lebih baik petnggi-petinggi di eksekutif dan legislatif mundur dari jabatannya,” ucapnya.
Menjawab apa yang disampaikan para mahasiswa tersebut, Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya UY, menyampaikan kepada seluruh mahasiswa, bahwa kondisi APBD Melawi tidak bisa dijadikan sebagai suatu perbandingan seperti isu yang tersebar dimasyarakat dan media sosial. Ditegaskan Dadi, kondisi APBD Melawi tidak seperti isu yang viral di media sosial akhir-akhir ini.
“Hubungan antara legislatif dengan eksekutif selama ini terkait soal APBD berjalan harmonis, karena pelaksanaan APBD secara menyeluruh melalui prosedur dan mekanisme yang ada. Mari kita semua bersama-sama bergandengan tangan untuk kemajuan Melawi lebih baik dan tidak terprovokasi atas isu-isu yang tidak jelas terlebih di media sosial,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono, menambahkan persoalan perjalanan APBD Melawi sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 memang selalu difasilitasi Pemprop Kalbar, namun tidaklah seperti yang tersebar dimasyarakat, bahwa realisasi APBD Melawi macet atau tidak berjalan.
“Seperti APBD Melawi tahun 2018 ini sudah berjalan, namun ada sedikit permasalahan terkait pencapaian target karena membayar utang jangka pendek, hingga APBDP Melawi 2018 tidak ada dan diganti menjadi Peraturan Bupati (Perbup). Jika tidak jalan, mana mungkin kami menerimagaji saat ini,” jelasnya.
Sementara itu, pada kesempatannya, Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin mengatakan, pada dasarnya hubungan legislatif dan eksekutif di pemerintahan ini berjalan harmonis. Tajudin menyebutkan, sedikit perbedaan pendapat dengan eksekutif merupakan hal yang biasa, karena lembaga legislatif adalah lembaga politik yang mengawasi jalannya roda pemerintahan.
Tajudin mengakui memang ada konflik APBD Melawi ini antara legislatif dan eksekutif khususnya tahun 2018 ini, secara garis besar karena APBD Melawi 2018 lebih besar pasak daripada tiang
“Asumsi APBD 2018 jumlah pendapatan dengan realisasi jauh berbeda sehingga mengganggu proses pembangunan,” paparnya.
Secara terpisah, Mantan Anggota DPRD melawi, M. Ridwan Saidi, juga mengharapkan hal yang sama seperti mahasiswa, yakni berharap masalah kisruh APBD Melawi bisa segera selesai dan realisasi APBD sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dia juga berharap setelah pertemuan berbagai perwakilan elemen masyarakat Melawi dengan Bupati Melawi dan Ketua DPRD Melawi tak ada lagi masalah yang berlarut-larut.
“Mudah-mudahan dengan pertemuan perwakilan dari bebagai elemen masyarakat yang ada di Melawi dengan dua petinggi Melawi ini semua permasalahan tentang APBD 2018 yang membuat heboh keseluruh penjuru tanah air bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya, Kamis (29/11).
Ridwan mengatakan, kisruh APBD Melawi 2018 sudah jelas merugikan masyarakat. Menurutnya, dalam seharusnya kedua pemimpin Melawi naikeksekutif maupun legislatif berbesar hati dan saling mengalah untuk kepentingan masyarakat Melawi secara keseluruhan.
Ridwan menuturkan, sebagai pemimpin yang dipilih dan diberi amanah oleh rakyat untuk mengatur jalannya roda Pemerintahan Melawi ini agar lebih baik dan maju untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Disisi lain kata Ridwan, kekisruhan ini tak hanya berdampak buruk pada kinerja birokrasi terancam lumpuh, tetapi juga berdampak pada warga terkait perekonomian.
“Kita harus membangun budaya pemerintahan yang baik. Jangan sampai antara kepala daerah dan DPRD bertikai di tengah jalan hanya soal kue APBD. Keduanya adalah satu sebagai mitra kerja dalam menjalankan roda pemerintahan. Kita tak ingin di posisi yang terus-menerus kontra karena mementingkan ego sendiri. Korbannya tak hanya birokrasi di Pemkab Melawi, tetapi juga publik,” ujarnya.
Dia menyebutkan, saatnya birokrasi bisa berbenah, sehingga tidak ada lagi gonjang ganjing kisruh APBD di masyarakat dan media sosial. Demikian pula DPRD, untuk menanamkan cara yang baik. Bukan untuk kepentingan individu, kelompok, atau lembaganya saja, melainkan untuk kebaikan seluruh warga Melawi.
“Jadi bukan di beri amanah untuk membuat Melawi ini hancur, sehingga masyarakat menderita. Jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Jangan menjadi pemimpin terlalu banyak membawa ego sendiri untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Kalau para pemimpin akur dan selalu bergandeng tangan dalam mengambil sesuatu keputusan maupun kebijakan, maka masyarakat akan senang dan bahagia serta kedepan akan dipilih atau di beri kepercayaan lagi,” pungkasnya. (Ed/KN)
