SINTANG, KN – Kota Sintang sebagai calon ibu kota Provinsi Kapuas Raya perlu penataan yang baik, agar kota tersebut tidak menjadi kota yang kumuh.
Demikian harapan Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Mainar Puspa Sari ketika ditemui di Gedung Parlemen Sintang, baru – baru ini.
Dia mengatakan, Kota Sintang belum tertata dengan baik. Hal ini disebabkan persoalan yang terjadi di Kota Sintang sangat kompleks. Mulai dari tidak adanya drainase jalan sampai kurangnya ruang terbuka publik dan kawasan khsusus PKL.
“Saya sangat mendukung Pemkab Sintang merelokasi para PKL dari Jalan Patimura ke halaman Pasar Kapuas Raya. Tapi, sebaiknya Pemkab Sintang perlu menyiapkan kawasan untuk PKL yang lebih representatif,” katanya.
Menurut Mainar, selain perlu kawasan untuk para PKL dan pengusaha UMKM, Kota Sintang juga membutuhkan penataan drainase.
Kurangnya drainase kota akan membuat sejumlah ruas jalan dalam kota akan tergenang air jika hujan lebat mengguyur Sintang.
“Permasalahan drainase menjadi permasalahan krusial bagi Kota Sintang di musim hujan,” kata Mainar Puspa Sari
Kata politikus Partai Demokrat (PD) ini, pembenahan drainase harus segera dilakukan agar Kota Sintang tampil menjadi kota yang tertata rapi, dan bebas dari genangan air ketika hujan turun.
“Saat hujan deras turun beberapa jam saja, maka tergenangnya berhari-hari,” tuturnya.
Mainar Puspa Sari mengaku khawatir, jika Kota Sintang dibiarkan tanpa penataan yang terencana. Maka Kota Sintang akan menjadi kota yang kumuh.
Selain drainase, Mainar Puspa Sari juga meminta Pemkab Sintang memperbanyak kawasan – kawasan ruang terbuka publik di Kota Sintang, agar kota ini menjadi cantik dan nyaman bagi warganya.
Karenanya, Mainar Puspa Sari sangat mendukung pemerintah pusat yang mulai membangun waterfront di kawasan tepian sungai di Kota Sintang. Keberadaan waterfront ini bisa menjadi icon bagi Kota Sintang, sekaligus menjadi ruang terbuka publik untuk masyarakat berkumpul dan bersantai.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Murjani menyampaikan pembangunan waterfront dilakukan multiyear dari tahun 2021 sampai 2022 dengan anggaran Rp37,6 miliar, yang merupakan dana dari pemerintah pusat. (*)
