Presiden Jokowi Imbau Menkeu Hitung Ketahanan APBN Imbas Besarnya Subsidi

- Jurnalis

Kamis, 18 Agustus 2022 - 15:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden menyebutkan inflasi di negara lain jauh lebih tinggi daripada Indonesia, seperti Amerika Serikat yang sebesar 8,5 persen, kemudian Uni Eropa juga mencapai 8,9 persen. Bahkan, kata Presiden, terdapat negara yang inflasinya mencapai 79 persen.

i

Presiden menyebutkan inflasi di negara lain jauh lebih tinggi daripada Indonesia, seperti Amerika Serikat yang sebesar 8,5 persen, kemudian Uni Eropa juga mencapai 8,9 persen. Bahkan, kata Presiden, terdapat negara yang inflasinya mencapai 79 persen.

Jakarta, KN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghitung ketahanan APBN 2022 karena belanja subsidi yang sudah mencapai Rp 502 triliun.

“Angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu untuk menahan agar inflasi tidak tinggi. Tapi apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan?” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah sepanjang 2022 telah menahan APBN untuk mampu menggelontorkan subsidi ke masyarakat. Belanja subsidi itu agar harga energi dan pangan yang dikenakan ke konsumen tidak meningkat drastis.

Pemerintah harus melakukan intervensi tersebut karena ketidakpastian geopolitik global pada tahun ini telah menekan rantai pasok komoditas energi terutama pada sisi suplai. Hal itu mengakibatkan terjadi kenaikan harga komoditas untuk barang energi dan pangan di pasar global.

Karena itu, dengan belanja subsidi dan juga kompensasi, pemerintah berharap daya beli masyarakat terjaga dan laju inflasi nasional terus terkendali.

“Angka inflasi di 4,94 persen tadi masih didukung dengan ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita, Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik. Itu bukan harga sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi pemerintah yang besarnya subsidinya Rp 502 triliun,” kata Presiden Jokowi.

Hingga Juli 2022, inflasi nasional secara tahunan masih berkisar di 4,94 persen (yoy).

Presiden menyebutkan inflasi di negara lain jauh lebih tinggi daripada Indonesia, seperti Amerika Serikat yang sebesar 8,5 persen, kemudian Uni Eropa juga mencapai 8,9 persen. Bahkan, kata Presiden, terdapat negara yang inflasinya mencapai 79 persen.

“Karena momok semua negara ini inflasi, momok semua negara inflasi,” kata Presiden Jokowi.

Adapun pemerintah saat ini masih menghitung mengenai kemungkinan perubahan harga BBM subsidi Pertalite, karena kuota yang ditetapkan di APBN 2022 terus menipis.

Diberitakan sebelumnya, sampai Juli 2022, BUMN PT Pertamina mencatat konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.(*)

Berita Terkait

Ukir Prestasi Nasional, Pemdes Paal Adakan Tasyukuran
Desa Paal Raih Penghargaan Nasional Pemerintahan Desa 2025 dari Kemendagri
Marwandy Sampaikan Langsung Keluhan Warga Pedalaman Terkait Aturan Barcode dan Kuota Subsidi Kepada Menteri BUMN
Empat Dosen STT Khatulistiwa Sintang Ikuti Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) 2025
Organisasi Masyarakat Sabang Merah Borneo Tolak Transmigrasi di Kalimantan
Capaian Nyata BPJS Kesehatan, Bukti Pemerataan Layanan JKN Hingga ke Pedalaman
Kuasa Hukum CV Enambelaspro Serukan Pengawasan Ketat Proses PKPU PT FAB (Ketua Porsche Club Indonesia)
Komisi V DPR RI Tinjau Standar Pelayanan Minimum di Sejumlah Ruas Tol Strategis Jakarta

Berita Terkait

Rabu, 28 Januari 2026 - 11:43 WIB

Ukir Prestasi Nasional, Pemdes Paal Adakan Tasyukuran

Rabu, 14 Januari 2026 - 10:21 WIB

Desa Paal Raih Penghargaan Nasional Pemerintahan Desa 2025 dari Kemendagri

Minggu, 7 September 2025 - 15:27 WIB

Marwandy Sampaikan Langsung Keluhan Warga Pedalaman Terkait Aturan Barcode dan Kuota Subsidi Kepada Menteri BUMN

Rabu, 23 Juli 2025 - 15:01 WIB

Empat Dosen STT Khatulistiwa Sintang Ikuti Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) 2025

Kamis, 17 Juli 2025 - 09:18 WIB

Organisasi Masyarakat Sabang Merah Borneo Tolak Transmigrasi di Kalimantan

Berita Terbaru