TARAKAN, KN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang optimal. Hal ini ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., saat membuka kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Ruang Pertemuan Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Senin (19/5/2025).
Dr. Bustan hadir mewakili Gubernur Kaltara dalam agenda yang juga membahas peningkatan kapasitas Tim Evaluator APIP/Sakip serta rancangan awal RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltara.
“Kegiatan ini bukan sekadar forum peningkatan pemahaman teknis, tetapi juga bentuk nyata komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB serta seluruh OPD teknis yang mendukung kelancaran kegiatan tersebut.
Bustan menekankan pentingnya percepatan pembangunan zona integritas di seluruh unit kerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menargetkan seluruh instansi di Kaltara dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Sejak 2020, DPMPTSP telah meraih predikat ZI. Namun, hingga kini belum ada lagi unit kerja lain yang menyusul,” ungkapnya.
Menurutnya, meraih predikat WBK dan WBBM bukanlah hal mudah. Diperlukan kerja keras, komitmen kuat, serta konsistensi dari seluruh elemen birokrasi.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan literasi birokrasi, dan bersama-sama membangun zona integritas yang nyata — birokrasi yang dipercaya, bersih, dan melayani,” pungkas Bustan.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi KemenPANRB, Budi Prawira, S.E., M.M., para kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara, tim pembangunan ZI, serta evaluator APIP se-Kaltara. (dkisp)
