SINTANG, KN – Ketua Komisi A DPRD Sintang, Santosa, yang juga merupakan seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyoroti dengan serius persoalan hangusnya dana desa di Desa Jambu. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam proses administrasi yang sangat disayangkan.
Dalam kegiatan reses yang dilakukannya, Santosa menemukan fakta bahwa dana desa tahun anggaran 2026 untuk Desa Jambu tidak dapat dicairkan karena gagal diunggah tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan ini mengakibatkan dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa.
“Ini jangan dianggap sebagai persoalan yang sepele. Dana desa itu adalah hak masyarakat miskin, yang seharusnya digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), program ketahanan pangan, dan berbagai program penting lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, karena keterlambatan dalam proses upload, semua dana tersebut hangus begitu saja. Ini sangat disayangkan dan mengecewakan,” tegas Santosa dengan nada prihatin.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi terkait permasalahan ini. Ia mengaku sudah turun langsung menghadap Bupati Sintang dan berupaya mencari jalan keluar menjelang batas akhir upload dana tersebut.
Bahkan, ia juga menghubungi Kapolsek dan Camat setempat untuk meminta bantuan dalam mempercepat proses administrasi. Namun, karena persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baru diberikan pada pukul 17.00 sore di hari terakhir, dana tersebut tetap tidak dapat diselamatkan.
“Permasalahan internal yang terjadi antara BPD dan kepala desa seharusnya dapat diselesaikan lebih awal. Jangan menunggu sampai mentok baru sibuk mencari solusi. Bahasa kami, jangan ‘hari hujan baru cari payung’, karena itu sudah terlambat dan tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya dengan nada kecewa.
Santosa menilai bahwa kejadian ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat Desa Jambu. Selain pembangunan desa yang terhenti, pelayanan pemerintahan desa juga menjadi lumpuh karena tidak adanya dana operasional, termasuk untuk pembayaran gaji perangkat desa, tunjangan RT, dan temenggung.
“Siapa yang mau bekerja dengan baik dan penuh semangat kalau insentif tidak ada? Ini masyarakat yang menjadi korban. Desa belum maju, dana hangus pula. Ini sangat memprihatinkan,” keluhnya.
Lebih jauh, Santosa menyebutkan bahwa pada tahun ini, jumlah desa yang mengalami dana desa hangus di Kabupaten Sintang bertambah menjadi tujuh desa, meningkat dari lima desa pada tahun sebelumnya. Nilai dana desa yang hangus tersebut ditaksir mencapai 7–8 miliar rupiah.
“Ini merupakan kerugian besar bagi kita di Sintang. Seharusnya dana dari pusat itu mengalir untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi malah hilang begitu saja karena persoalan administrasi. Pemerintah kabupaten harus fokus menangani masalah ini dengan serius dan mencari solusi yang tepat,” seru Santosa dengan nada tegas.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera bersurat ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa guna mencari solusi agar dana desa yang sempat terblokir atau hangus tersebut dapat kembali dicairkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa.
“Kalau memang ada celah aturan atau dispensasi yang memungkinkan, kita harus upayakan semaksimal mungkin. Jangan dibiarkan begitu saja. Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat kecil yang sangat membutuhkan dana tersebut,” pungkasnya.
