SINTANG, KN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sintang menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur pedesaan yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah lambannya proses pembangunan jembatan rangka baja di kawasan Kayan Hilir dan Kayan Hulu, khususnya di Sungai Inggar yang menghubungkan Desa Sungai Buaya dan Desa Tuguk.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin, 21 Juli 2025, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Juni, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jembatan tersebut. Hingga saat ini, progres pembangunan baru mencapai tahap fondasi, padahal masyarakat telah lama menantikan keberadaan jembatan tersebut sebagai akses utama penghubung antarwilayah.
“Jembatan ini sangat krusial bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat sekitar. Kami minta agar pembangunannya segera dijadikan prioritas oleh pemerintah daerah,” tegas Juni.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyinggung tanggung jawab sosial perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan pedesaan. Mereka menilai perusahaan belum menunjukkan komitmen yang cukup dalam membangun infrastruktur dasar di desa-desa binaannya, seperti jalan sirtu (kerikil pasir). Untuk itu, pemerintah daerah didesak agar bersikap tegas dan tidak membiarkan perusahaan mengabaikan kewajiban sosial mereka terhadap masyarakat sekitar.
“Perusahaan harus turut bertanggung jawab atas pembangunan jalan-jalan desa. Jangan hanya mengambil hasil, tapi tidak berkontribusi terhadap infrastruktur wilayah operasionalnya,” ujarnya.
Persoalan konektivitas antarwilayah juga menjadi perhatian penting. Fraksi Gerindra mengusulkan agar jalan provinsi yang menghubungkan Desa Sungai Sintang dengan Desa Nanga Ngeri dan Desa Nanga Dangkan di Kabupaten Kapuas Hulu ditingkatkan status dan kualitasnya. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat keterhubungan antar dua kabupaten sekaligus mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
“Pemerintah daerah harus mendorong pembukaan akses antar kecamatan dan antar kabupaten. Akses jalan yang memadai akan menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian serta komoditas lainnya,” pungkas Juni.
Dengan berbagai usulan ini, Fraksi Gerindra berharap Pemerintah Kabupaten Sintang mampu memperkuat pembangunan infrastruktur pedesaan dan konektivitas antarwilayah sebagai fondasi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
