SINTANG, KN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang menyoroti besarnya jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Sintang dari Fraksi PDI Perjuangan, Jimi Monopo, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pada Senin, 21 Juli 2025.
Menurut Jimi, tingginya angka Silpa mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa hal ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang.
“Dengan adanya Silpa yang cukup tinggi pada tahun anggaran 2024, kami berharap anggaran ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program prioritas maupun kegiatan yang bersifat mendesak,” ujar Jimi.
Ia menekankan perlunya perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Menurutnya, dana Silpa harus diarahkan kepada sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, dan kualitas pendidikan.
“Silpa tersebut sebaiknya digunakan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan sebagai penunjang ekonomi masyarakat, serta memperkuat layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan yang masih tertinggal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Sintang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur dasar, termasuk status dan kualitas jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Evaluasi ini penting agar pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih merata dan tepat sasaran.
Meskipun memaklumi berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan APBD 2024, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Pemkab Sintang, di bawah kepemimpinan yang baru, harus lebih fokus dalam membenahi infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan pemerataan ekonomi.
“Kami berharap pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang,” pungkas Jimi.
