SINTANG, KN – Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Fraksi Partai Bangsa Sejahtera (PBS), Edy Hartono, menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan. Pernyataan ini ia sampaikan saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 21 Juli 2025.
Dalam pandangannya, Edy menyoroti kondisi Kantor Camat Kayan Hilir yang terancam longsor jika tidak segera dibangun ulang. Ia memperingatkan bahwa bangunan baru yang telah dibangun dengan dana besar bisa rusak sia-sia apabila tidak segera dilakukan pembangunan pengaman atau penanganan darurat di area tersebut.
“Barau kantor camat Kayan Hilir, karena jika lama tidak dibangun, akan terjadi longsor dan bangunan yang baru dibangun dengan dana yang besar akan mengalami longsor,” ujar Edy. Ia meminta agar pembangunan kantor camat tersebut diprioritaskan guna menghindari kerugian anggaran akibat bencana.
Selain itu, Fraksi PBS juga menyoroti akses jalan dan jembatan yang rusak parah di wilayah pedalaman, yang sangat memengaruhi mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu usulan penting yang disampaikan adalah pembangunan jembatan di Sungai Butu, Kilometer 58, Desa Bernayau, Kecamatan Sepauk.
“Memohon kepada Bupati Sintang untuk membangun jembatan di Sungai Butu Km 58 Desa Bernayau Kecamatan Sepauk,” tegas Edy.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah daerah mengagendakan perawatan jalan dari Kilometer 53 menuju Kilometer 68 di Desa Sungai Segak, Kecamatan Sepauk Hulu. Menurutnya, kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan dan menghambat aktivitas warga.
Fraksi PBS juga mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya, seperti timbunan jalan Martiguna menuju Tertung, perbaikan jembatan di daerah Mengkurai, pembangunan jalan dari Kedabang menuju Anggah Jaya, serta peningkatan jalan di kawasan Masuka.
“Dengan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang besar, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan-kegiatan proyek pemerintah yang belum terlaksanakan,” pungkas Edy.
Menurut Fraksi PBS, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan kantor pelayanan publik adalah kunci utama dalam memperlancar roda ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.
