MALINAU, KN — Pemerintah Kabupaten Malinau bersama DPRD melaksanakan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Raperda APBD 2026 melalui rapat gabungan komisi yang digelar di ruang DPRD, Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini menjadi salah satu tahap penting sebelum penetapan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, S.IP., membuka rapat dengan menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 merupakan kelanjutan dari rangkaian tahapan sebelumnya, mulai dari penyampaian nota penjelasan hingga pemandangan umum fraksi serta jawaban pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa RAPBD 2026 disusun untuk mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau dalam mewujudkan daerah yang mandiri, damai, dan sejahtera.
“Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar pembahasan RAPBD dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” tegas Ping Ding. Ia juga menyoroti sejumlah catatan evaluasi pembangunan tahun 2025, terutama kegiatan fisik di wilayah pedalaman yang membutuhkan perhatian lebih terkait kualitas, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pelaksanaan.
Sementara itu, Sekda Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, memberikan penjelasan atas DIM yang disampaikan DPRD. Ia memaparkan capaian positif Malinau dalam implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, yang kini berada di peringkat pertama regional dan peringkat 56 nasional, masuk kategori hijau.
Sekda Ernes menjelaskan bahwa tim KPK melakukan pemantauan langsung di sejumlah titik pembangunan, termasuk kawasan Jalan Tembus Mentarang Baru yang masih memerlukan penyesuaian regulasi di sektor kehutanan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara terukur dan bertahap.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian jawaban dari masing-masing perangkat daerah sesuai DIM yang diterima DPRD. Setelah itu, Sekda memaparkan struktur APBD 2026 secara menyeluruh, mencakup rencana belanja, pendapatan, serta prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemkab dan DPRD Malinau dalam memastikan proses penyusunan APBD 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, demi tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Malinau.
