SINTANG, KN – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus mengaku kecewa karena berdasarkan data yang ada di SIPD per 31 Desember 2025 realisasi APBD 2025 hanya mencapai 81,59%. Kekecewaan tersebut disampaian Kartiyus saat memberikan pengarahan pada saat pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 dan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Rabu, 14 Januari 2026 di Pendopo Bupati Sintang.
Pada kegiatan yang dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Kepala OPD, Staf Ahli Bupati Sintang, Camat, Kabag, Sekretaris Dinas, Kabid dan Lurah Se Kabupaten Sintang tersebut, Sekda Sintang menjelaskan realisasi belanja yang tidak maksimal tersebut menyebabkan silpa mencapai 200 miliar.
“realisasi belanja kita jauh dari harapan kita semua. Sebenernya kita harus mencapai angka minimal 90%. Makanya sulit mau minta tambah anggaran ke pemerintah pusat. Karena uang yang ada saja tidak mampu kita habiskan.
Bayangkan saja, masih ada hampir 20 persen uang yang tidak terpakai, uang yang tidak terserap oleh OPD kita. Ini yang membuat kita prihatin di tahun 2025 yang lalu” beber Kartiyus
“saya heran, ada OPD yang ngeluh anggaran kecil. Anggaran kecil pun tidak bisa dihabiskan. Jangan sampai 2026 seperti ini lagi. Kalau perlu silpa Pemkab Sintang itu nol persen berarti penyerapan anggaran kita bagus” terang Kartiyus dengan nada kesal.
Sekda Sintang menyampaikan meskipun serapan anggaran 2025 kecil, masih banyak yang bisa dilakukan oleh Pemkab Sintang seperti meningkatkan jalan sekitar 6,6 KM, membangun dan rehab 113 unit jembatan, meningkatkan jalan pemukiman sepanjang 55,81 KM, sarana air bersih yang dibangun sebanyak 1. 342 sambungan rumah, sarana sanitasi yang dibangun sebanyak 400 unit, pembangunan/rehab gedung 41 unit, sarana pendidikan yang dibangun/rehab sebanyak 236 unit dan sarana kesehatan yang dibangun/rehab sebanyak 124 unit.
“melihat data diatas, maka catatan kritis terhadap pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2025 adalah keterlambatan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, standar harga satuan terlambat ditetapkan, keterlambatan proses Lelang, kurang optimalnya perencanaan teknis kegiatan yang berakibat pada output, informasi pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara optimal” terang Kartiyus
“saya juga belum melihat masing-masing OPD melakukan evaluasi, monitoring dan pengendalian kegiatan internal, komunikasi dan koordinasi dengan pengawas internal dan eksternal, dukungan data teknis opd masih lemah dan inputan/posting data OPD dalam SIPD masih lemah terutama belanja BLUD” terang Kartiyus
