SINTANG, KN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, menyoroti persoalan aksesibilitas di wilayah Serawai dan Ambalau yang hingga kini masih menjadi hambatan besar bagi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa sejumlah desa di dua kecamatan tersebut hingga saat ini hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai, sehingga mobilitas warga sangat terbatas dan perkembangan wilayah berjalan lambat.
Menurut Sandan, kondisi geografis Serawai dan Ambalau yang berada di pedalaman seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait infrastruktur jalan dan transportasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadikan pembangunan akses darat sebagai prioritas utama agar warga tidak terus bergantung pada moda transportasi yang memiliki banyak kendala.
“Banyak desa di Serawai dan Ambalau sampai sekarang hanya bisa ditempuh lewat sungai. Ini tentu menjadi persoalan serius karena menyangkut mobilitas warga, distribusi barang, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan,” ujar Sandan.
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan pada transportasi sungai menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih tinggi, terutama ketika harus mengangkut bahan pokok atau mengakses layanan kesehatan. Pada musim kemarau, debit sungai yang menurun membuat perjalanan semakin sulit, sementara pada musim hujan risiko keselamatan meningkat karena arus yang deras.
“Kalau mengandalkan sungai saja, biaya logistik jadi tidak stabil. Warga yang sakit harus menempuh perjalanan panjang dan berisiko. Kondisi seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” tambahnya.
Sandan menilai pembangunan jalan darat di Serawai dan Ambalau sebenarnya bukan hal mustahil. Hanya saja, perlu komitmen kuat dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, termasuk dalam hal perencanaan anggaran yang terukur dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong adanya pemetaan ulang ruas-ruas prioritas yang harus segera dibuka atau ditingkatkan kualitasnya. Menurutnya, jika akses jalan memadai, maka potensi ekonomi masyarakat seperti rotan, karet, hasil hutan bukan kayu, serta perikanan sungai dapat tumbuh lebih cepat.
“Kita punya banyak potensi di sana. Tapi karena jalan tidak ada, hasil-hasil ini sulit dipasarkan. Padahal masyarakat sangat ingin berkembang,” ucapnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Sandan meminta pemerintah memperkuat konektivitas transportasi alternatif melalui program subsidi angkutan sungai atau pengadaan sarana transportasi yang lebih aman dan layak. Upaya tersebut dinilai penting sambil menunggu pembangunan jalan darat yang membutuhkan waktu lebih panjang.
Ia menegaskan bahwa DPRD Sintang siap mendorong kebijakan anggaran yang mengarah pada pemerataan pembangunan, termasuk memperjuangkan akses Serawai dan Ambalau dalam pembahasan APBD.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar wilayah pedalaman tidak tertinggal. Masyarakat di Serawai dan Ambalau memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan,” tegas Sandan.
