Aliansi Masyarakat dan Masyarakat Adat Barut Minta Dewan Segera Bentuk Regulasi Hukum Masyarakat Adat

- Jurnalis

Rabu, 3 September 2025 - 18:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MUARA TEWEH, KN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ketua DPRD Barito Utara Ir. Hj. Mery Rukaini, M.I.P dan wakil I dan wakil II bersama Pj Bupati, Indra Gunawan beserta pimpinan dan anggota DPRD Barito Utara yang dihadiri Kapolres Barito Utara dan Dandim 1013/Muara Teweh serta perwakilan SKPD di gedung DPRD Kabupaten
Barito Utara, Rabu 3 September 2025,(Kalteng)

Aliansi Masyarakat dan Masyarakat Adat Kabupaten Barito Utara meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera membentuk regulasi hukum terkait masyarakat adat.

Aliansi dan masyarakat adat di Kabupaten Barito Utara berharap pemerintah bersama DPRD segera merumuskan regulasi hukum yang melindungi hak-hak dan keberadaan masyarakat adat.

Kesimpulan (RDP) Rapat dengar pendapat
1. Forum mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati kebebasan setiap Warga Negara dalam berpendapat dan dalam menyampaikan aspirasi sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku serta dilaksanakan dalam bingkai Falsafah Huma Betang dan NKRI.

2. Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Banto Utara agar segera disahkan menjadi Perda dengan melibatkan stakeholder terkait.

3.DPRD Kabupaten Barito Utara akan menerima keluhan masyarakat terkait dengan Perusahaan Pertambangan di wilayah Kabupaten Barito Utara dan akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat pada Banmus yang akan datang.

4. DPRD dan Pemerintah Daerah Kab. Barito Utara Responsif terhadap keluhan masyarakat.

S. Pemerintah Kabupaten Barito Utara agar menginventarisir Area Kawasan Hutan menjadi APL.

“Kita masyarakat awam tentu menitik beratkan kepada dewan terkait perda dan undang-undang. Maka dari itu kami meminta dewan agar bisa menghadirkan sebuah Perda bagi
masyarakat adat,’ tegasnya.

anggota DPRD Kabupaten Barito Utara H. Tajeri dalam forum mengutarakan, pihaknya saat ini terus memperjuangkan terkait Perda Masyarakat Adat. Namun, dikatakan ketua komisi III ini, sampai sekarang Undang-undang perihal masyarakat adat itu belum disahkan dari
pemerintah pusat maupun DPR RI.
(Ramli)

Berita Terkait

IWO Kalteng Apresiasi Kegiatan Silahturahmi dan Joging yang di Gelar Oleh Gubernur Kalteng
Anggota DPRD Barito Utara Apresiasi Polres Barut Ungkap Kasus Penembakan
Kasus Penembakan Senjata api rakitan Domduman Ilegal, di Area Crusher PT Sukma Surya 234, Tersangka Diancam Hukuman Mati
Wawali Kota Tarakan Hadiri Peringatan Hari Desa Nasional di Alun-alun Desa Pulau Sapi
Ukir Prestasi Nasional, Pemdes Paal Adakan Tasyukuran
Kasus Dugaan Pembunuhan di Barito Utara, Polisi Amankan Terduga Pelaku
Rapimda I TBBR Barito Utara Resmi Digelar, Bupati Dorong Ormas Semakin Solid dan Bermartabat

Berita Terkait

Minggu, 1 Februari 2026 - 16:44 WIB

IWO Kalteng Apresiasi Kegiatan Silahturahmi dan Joging yang di Gelar Oleh Gubernur Kalteng

Sabtu, 31 Januari 2026 - 17:14 WIB

Anggota DPRD Barito Utara Apresiasi Polres Barut Ungkap Kasus Penembakan

Sabtu, 31 Januari 2026 - 08:27 WIB

Kasus Penembakan Senjata api rakitan Domduman Ilegal, di Area Crusher PT Sukma Surya 234, Tersangka Diancam Hukuman Mati

Jumat, 30 Januari 2026 - 08:33 WIB

Jumat, 30 Januari 2026 - 08:27 WIB

Wawali Kota Tarakan Hadiri Peringatan Hari Desa Nasional di Alun-alun Desa Pulau Sapi

Berita Terbaru