SINTANG, KN – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Muhammad Agung Gumiwang, menggelar kegiatan reses ke-II Tahun 2025 di Kelurahan Ladang, Rabu (25/6). Reses ini merupakan titik ketiga dari rangkaian kegiatan serap aspirasi yang dilakukannya. Setelah dari Kelurahan Ladang, ia juga dijadwalkan akan melanjutkan kegiatan ke Kelurahan Kapuas Hilir dan Kelurahan Akcaya.
Dalam sambutannya, Agung menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari pihak kelurahan dan warga setempat. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai kewajiban politik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendengarkan langsung suara masyarakat.
“Alhamdulillah, saya diberi amanah dan kepercayaan oleh masyarakat. Ini pertama kalinya saya menggelar reses di Kelurahan Ladang. Saya berasal dari Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini tergabung dalam Fraksi PAN, dan ditugaskan di Komisi B yang membidangi urusan pembangunan,” jelasnya.
Agung menjelaskan bahwa pemilihan lokasi reses ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan administratif dan politis. Ia mencontohkan pentingnya koordinasi dengan pihak kelurahan agar kegiatan reses tercatat secara resmi. “Kita tidak ingin kegiatan reses dilaksanakan tanpa sepengetahuan pihak kelurahan. Karena itu, saya memilih melaksanakan kegiatan ini langsung di kantor kelurahan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi infrastruktur di wilayah Ladang, khususnya SDN 18 yang sempat dikunjunginya sebelumnya. Agung menyatakan bahwa sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas dan ruang kepala sekolah pada tahun 2025. “Saya sudah komunikasikan hal ini dengan Dinas Pendidikan. Untuk WC yang rusak parah juga akan diperhatikan,” tambahnya.
Selain itu, Agung menyampaikan bahwa peningkatan Jalan Gang Akbar RT 10 serta perbaikan Gang 1 dan 2 sudah masuk dalam sistem SIPD dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Agung juga menanggapi persoalan kompleksitas perizinan kawasan pembangunan di antara wilayah Simson dan Kopi Tarik 1. Ia mengakui bahwa beberapa hambatan bersifat lintas kewenangan karena berada di bawah otoritas pemerintah provinsi. “Akan kami kaji bersama dan cari solusi agar pembangunan tidak terhambat,” katanya.
Terkait persoalan posyandu dan sanitasi, Agung menyebutkan bahwa sumur yang digunakan bisa saja diperbaiki tanpa harus menunggu bantuan dari PDAM, asalkan ada koordinasi dengan pihak desa atau lurah.
“Saya siap menindaklanjuti semua aspirasi yang realistis dan dibutuhkan masyarakat. Baik itu lewat musrenbang, maupun melalui jalur politik yang bisa saya perjuangkan langsung,” tutupnya.
