Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah tahun 2011 belum menyentuh pada kepentingan dan aspirasi masyarakat. <p style="text-align: justify;">"Kegiatan pembangunan yang diusulkan masyarakat tidak sebanding dengan yang terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten maupun provinsi," kata Wakil Bupati Murung Raya (Mura), Nuryakin di Saripoi Kecamatan Tanah Siang, Kamis. <br /><br />Menurut Nuryakin, semestinya pembangunan yang masuk dalam APBD kabupaten diprioritaskan dari hasil aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musrenbang ini. <br /><br />Untuk itu, kata dia, melalui kepala desa diminta lebih teliti memilih usulan masyarakat atau kebutuhan desa setempat bukan keinginan perorangan. <br /><br />"Saya minta kebutuhan lebih diutamakan sesuai usulan dalam Musrembang, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul menyentuh dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat," katanya. <br /><br />Nuryakin menjelaskan, ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, seperti contoh jalan yang rusak dan tidak bisa dilalui membutuhkan perbaikan segera karena sangat penting untuk sarana perekonomian masyarakat. <br /><br />Hal itu, katanya, berbeda kalau masyarakat atau kelompok mengusulkan sebuah sekolah modern atau universitas di tempatnya, tentunya ini yang disebut keinginan karena sifatnya tidak mendesak. <br /><br />"Saya tekankan kembali bagi seluruh perangkat desa yang hadir untuk membuat usulan yang benar-benar dibutuhkan dan mampu mengakomodasi segala usulan dari masyarakat terkait pembangunan yang dilaksanakan kedepan," tegas dia. <br /><br />Dia mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan tentunya butuh dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak, karena pembangunan tidak hanya untuk kelompok atau golongan tertentu saja, pembangunan dilaksanakan untuk seluruh masyarakat dan bisa dirasakan oleh semua. <br /><br />Para kepala desa diharapkan menyusun kerangka kegiatan pembangunan di wilayahnya harus dalam konteks pembangnan untuk semua masyarakat, dan bersama-sma memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan, sehingga ditemukan prioritas program yang nanti akan dilaksanakan. <br /><br />"Kepada tim musrembang saya minta agar usulan masyarakat harus terkoneksi dengan program pemerintah, agar tidak terjadi overlap dalam pelaksanakaan pembangunan karena tidak singkron dan kurang koordinasi," katanya. <br /><br />Selain itu, terkait program PNPM Mandiri juga harus dikoordinasikan dengan Anggaran Dana Desa (ADD) di desa seempat sehingga pembangunan tidak tumpang tindih, dan bisa mencakup semua kebutuhan masyarakat di desa. <br /><br />Para peserta musrenbang juga dipersilahkan mengusulkan proyek berbentuk fisik apabila memang dibutuhkan di desanya, namun harus memenuhi syarat salah satunya adalah ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan fisik. <br /><br />"Pemerintah tidak ingin apabila nanti anggaran tersedia dan dialokasikan, pelaksanaannya tidak bisa dilakukan karena terkendala dengan tidak adanya lahan. Tentunya anggaran yang tersedia mubazir dan tidak terserap secara maksimal," katanya. <br /><br />Ini merupakan tugas para perangkat desa, lurah dan camat sebagai acuan untuk mengakomodir segara usulan yang masuk, karena harus dipertimbangkan segala kemungkinannya dan sejauh mana tingkat keberhasilannya. <strong>(das/ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
