MELAWI- Pelaksanaan transaksi non tunai sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016,tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi serta untuk mempercepat implementasi transaksi nontunai di seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Serta ditindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai bagi seluruh pemerintah daerah, maka setiap warga yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi rekanan pemerintah daerah, atau pihak terkait, harus siap-siap membiasakan mencairkan dana secara nontunai di bank.
Terkait persiapannya, Pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh, Melawi, Aswin Aditya Dharma mengatakan, Penerapan non tunai ini jelas lebih aman mengingat pembuatan tabungan baru dengan menggunakan CIP. Penerapan Transaksi Non Tunai direncanakan akan dimulai pada 2 Juli 2018 mendatang. Pihaknya masih akan menunggu peraturan bupati (Perbup) soal transaksi non tunai tersebut.
“Penerapan transaksi non tunai yang berbasis aplikasi Cash Management System ini akan diterapkan di seluruh SKPD.Kita mendorong Pemkab Melawi memggunakan aplikasi Cash Management System dalam membantu Pemda agar bisa mandiri transparan dan tepat waktu.Tak perlu ragu penerapan ini karna sudah diberlakukan di daerah Ibu kota Jakarta dan dan daerah lainya,” ungkapnya ditemui, kemarin.
Lebih lanjut Ia mengatakan, saat ini pihaknya akan menyiapkan aplikasi, Bahkan disetiap kecamatan akan didatangi untuk mengaktifkan aktivasi,walaupun kendala Infastuktur karna aplikasi ini menggunakan jaringan internet.Namun untuk pencairanya sendiri bisa di dilakukan di Bank mana saja asalkan logo bersama.
“Kalau ada daerah yang memang terkendala jaringan internet dan infrastuktur dalam pelaksanaan Non Tunai,Maka diterapkan Tunai.Tapi dibatasi penarikan tunainya. Dengan transaksi nontunai ini, ASN maupun rekanan yang ingin mencairkan dana, cukup memperlihatkan rekomendasi dari bendahara pemerintah daerah ke bank, untuk dicairkan,” jelasnya.
Sementara, katanya, kalau transaksi atau pencairan sebesar Rp 5 juta ke bawah, maka dicairkan langsung oleh bendarahara pengeluaran.Tetapi, jika dana yang dicairkan itu di atas Rp5 juta, maka pencairannya di bank, transaksi secara nontunai tersebut berlaku untuk pencairan atau penerimaan daerah yang bukan gaji. Sementara untuk honor kegiatan, tunjangan Kespeg dan gaji bulanan tetap melalui KPE.
Anggaran yang keluar dan masuk bisa dimonitor oleh pejabat pemerintah secara real time dengan menunjuk perbankan untuk mengeksekusi pencairan dana dari pemerintah daerah. Melalui aplikasi yang terkoneksi dengan bank persepsi tersebut. Sehingga, mengurangi risiko penyelewengan anggaran, Mendukung efisiensi, efektifitas, dan transparansi.
“Dengan penerapan transaksi nontunai, pemerintah daerah juga mendukung upaya Bank dalam mengurangi peredaran uang kartal.Sehingga lebih efisien, dan mengurangi risiko tindak kriminal, khususnya pencurian,” pungkasnya. (edi/KN)
