Apoteker Diminta Awasi Distribusi Obat

oleh
oleh

Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kalimantan Tengah Drs Ayonni Rizal Apt M.Kes meminta apoteker berperan mengawasi ditribusi obat di sarana pelayanan kesehatan di daerah ini. <p style="text-align: justify;">"Saat ini banyak beredar obat palsu di pasaran yang tentunya meresahkan petugas kesehatan dan masyarakat," katanya pada acara pelantikan pengurus cabang IAI Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau di Kuala Kapuas, Sabtu. <br /><br />Ia mengatakan akibat beredarnya obat palsu tersebut timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap obat yang digunakan. <br /><br />"Untuk mengetahui obat itu asli atau palsu tentu tidak mudah karena harus melalui pemeriksaan di laboratorium," katanya. <br /><br />Namun dengan adanya peranan aktif dari apoteker dalam pengawasan rantai distribusinya, mulai dari pabrik obat, pedagang besar farmasi, sampai ke apotek, bisa menimalisasi penggunaan obat palsu di sarana pelayanan kesehatan. <br /><br />Rizal mengatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 diatur pekerjaan kefarmasian mulai dari pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi sediaan farmasi dan pelayanan sediaan farmasi. <br /><br />Semua simpul yang terkait rantai alur sediaan farmasi mempunyai standar operasional yang harus diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh apoteker. <br /><br />"Seandainya hal ini betul-betul berjalan dengan baik maka peredaran obat palsu pasti akan tereliminasi," katanya. <br /><br />Ia mengatakan sekarang merupakan momentum yang baik untuk membenahi dunia kefarmasian di Indonesia dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kefarmasian. <br /><br />Di dalam undang-undang tersebut untuk pertama kali secara tegas pemerintah memberikan pengakuan secara legal tentang praktik kefarmasian. <br /><br />"Disebutkan bahwa praktik kefarmasian secara ekslusif hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu apoteker. Tidak ada yang lain," katanya. <br /><br />Artinya, kata dia, kalau di masyarakat ada praktik kefarmasian yang dilakukan oleh bukan apoteker, itu merupakan pelanggaran hukum serius dan ada sanksi pidana," katanya. <br /><br />Ia berharap kepada IAI Cabang Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau untuk menyusun langkah perbaikan profesi apoteker. <br /><br />Pada pelantikan tersebut hadir Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kapuas Drs Lesmiriadi mewakili Bupati Kapuas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang juga Penasihat IAI Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau dr Ani Handaningroem. <br /><br />Pengurus Cabang IAI Kuala Kapuas periode 2011-2015 yakni Jarlinton Lingga S.Si Apt menjabat sebagai ketua dan sekretaris Amelia Madani S.Farm Apt. <strong>(das/ant)</strong></p>