Datangi DPRD Sintang, Fordem Kalbar Tolak Pengumuman KPU

oleh

SINTANG, KN – Dugaan Hilangnya Kursi DPRD Dapil Serawai Ambalau lewat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 226/PL.01.3-Pu/6105/2/2022 Tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 23 November 2022 ternyata mendapat kecaman keras dari Fordem-Kalbar.

Dalam kesempatan audiensi resmi di DPRD SintangBersama-sama PMSA (Persatuan Masyarakat Serawai Ambalau) ini Ketua Umum Fordem-Kalbar, Erasmus Endi Dacosta menegaskan “Kehadiran kita disini adalah sebagai bentuk dari pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2022 yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum, menindaklanjuti hal tersebut maka jelas kita secara tegas menolak Pengumuman KPU No 226 dan tetap meminta dengan tegas agar KPU merevisi salah satu opsi yang disampaikan oleh KPU Sintang tentang penataan dapil dan alokasi kursi” katanya menambahkan “Selain itu kita merasa sangat kecewa karena ada dugaan KPU Sintang kurang memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2022 sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat 1 dan 2” lebih lanjut ditegaskannya “ Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 226/PL.01.3-Pu/6105/2/2022 yang diduga kurang memperhatikan PKPU Nomor 06 Tahun 2022 tersebut bisa berakibat pada dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012” tegas pria kelahiran Serawai ini menambahkan “ Ini yang mau kita clearkan terlebih dahulu dengan harapan agar pengumuman KPU tersebut nantinya bisa di tinjau kembali” kata Endi sapa akrabnya.

Ketika ditanya seputar langkah lebih lanjut, mantan Komda PMKRI Kalimantan Barat ini menegaskan “Sebagaimana disampaikan perwakilan KPU saat beraudiensi bahwa akan dilaksanakan uji publik terhadap rencana penetapan final alokasi kursi dan daerah pemilihan maka kita menunggu tahapan ini dengan harapan agar opsi-opsi tersebut sudah di revisi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan uji publik” Tegas Endi menambahkan “Selain Serawai dan Ambalau kita juga mencoba melakukan investigasi di beberapa daerah lainnya khususnya terkait masalah kependudukan, karena ada dugaan banyak permasalahan yang terjadi dan berkembang terkait data kependudukan sehingga berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh Penyelenggara Pemilu” Tegas Endi sambil menutup pembicaraan. (Rilis)