MUARA TEWEH, KN – Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini di dampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II telah melaksanakan Rapat Paripurna III berserta para Anggota Dewan DPRD Barito Utara
Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan, menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi (PUFF) DPRD Barito Utara, terkait Laporan Pertanggung jawaban APBD Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dalam rapat paripurna III yang digelar di Gedung DPRD Muara Teweh Selasa 09/09/2025,(Kalteng)
Rapat ini membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj.Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta Pj.Bupati Barito Utara dan dihadiri Unsur FKPD, Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah serta undangan terkait lainnya.
Indra Gunawan, dalam sambutanya menyampaikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat dengan beberapa kritik dan saran atas keterlambatannya laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK RI Kalimantan Tengah disebabkan sebagai berikut :
Kurang optimalnya SKPD dalam menginput realisasi belanja pada aplikasi SIMDA BMD dan pelaporan keuangan baru dilaksanakan pada bulan Oktober sedangkan transaksi bulan Januari sampai September masih menggunakan SIMDA, sehingga transaksi dilakukan penginputan ulang atas transaksi Januari sampai September pada aplikasi SIPD-RI.
Terkait dengan penurunan opini wajar dengan pengecualian terutama disebabkan pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD sedangkan pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan penggeseran anggaran pada tahun 2024, yang mengakibatkan perubahan struktur APBD yang seharunya tidak ditampung dalam perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 dan pemerintah daerah sepakat perubahan APBD tahun 2025 nantinya perlu dicermati dengan teliti capaian kinerja seluruh SKPD.
Menanggapi pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,sekaligus fraksi Partai PDI Perjuangan, pemerintah daerah berupaya untuk melakukan peningkatan pemerataan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dasar serta fasilitas umum. Dan juga akan mendorong pengembangan sektor ekonomi berbasis informasi, sebagai salah satu strategi untuk memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta untuk penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan disesuaikan dengan kompetensi dasar keilmuan yang sesuai dengan jabatan yang ditempatinya.
Berikutnya menanggapi pandangan umum Fraksi Karya Indonesia Raya, pemerintah daerah akan selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari alternatif sumber pendapatan lain yang berpotensi dapat menambah PAD pada tahun-tahun berikutnya.
Terakhir menanggapi pemandangan umum Fraksi Aspirasi Rakyat, pemerintah daerah sepakat untuk hal-hal yang masih kurang jelas akan kita lakukan pembahasan bersama dalam rapat pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024,sesuai dengan jadwal yang diagendakan.
“Demikian tanggapan dan jawaban yang kami sampaikan atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan selanjutnya pihak eksekutif sangat mengharapkan masukan, saran dan pendapat guna kesempurnaan produk hukum daerah sehingga dihasilkan pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat”tutupnya.
Dalam rapat ini juga dilaksanakan penyerahan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. (Ramli)
