SINTANG, KN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Markus Jembari, menekankan perlunya keterlibatan aktif perusahaan perkebunan dalam perawatan jalan di wilayah Bumi Senentang. Ia menilai, kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta menjadi salah satu kunci untuk menjaga kualitas infrastruktur, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah setelah diterapkannya kebijakan efisiensi senilai Rp388 miliar.
Markus menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik peran perusahaan dalam pembangunan infrastruktur. Meski demikian, beberapa grup perusahaan telah menunjukkan kepeduliannya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), salah satunya dengan meminjamkan alat berat untuk perawatan jalan di sejumlah wilayah. “Ini bentuk kepedulian yang patut diapresiasi. CSR seperti ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, langkah perusahaan tersebut selaras dengan semangat kolaborasi yang dapat memperkuat pembangunan di Sintang. Markus berharap program CSR di bidang infrastruktur tidak hanya bersifat temporer, melainkan dijalankan secara berkelanjutan. Ia mencontohkan, sebelumnya Bupati Sintang pernah mengundang perusahaan-perusahaan untuk membahas arah CSR mereka, khususnya terkait perawatan jalan. Hasilnya sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat, terutama di kawasan Ketungau, Kayan, dan sekitarnya. “Harapan kami, kegiatan semacam ini jangan bersifat putus-putus, karena dampaknya langsung dirasakan warga,” jelasnya.
Lebih jauh, Markus menekankan bahwa perusahaan yang aktivitas operasionalnya melewati jalur tertentu hendaknya turut menjaga dan merawat jalan tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati manfaat kehadiran perusahaan secara nyata. “Perusahaan sebaiknya tidak hanya menggunakan jalur transportasi, tetapi juga membantu menjaga agar jalan tetap layak dilalui. Ini akan memperkuat hubungan antara perusahaan dan warga,” pungkasnya.
Dorongan Markus ini menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diyakini akan meningkatkan kualitas infrastruktur, mempermudah aktivitas warga, dan mendukung operasional perusahaan, sehingga tercipta manfaat yang lebih merata bagi seluruh pihak.
