SINTANG, KN – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, kembali menyoroti persoalan distribusi dan harga LPG subsidi 3 kilogram yang dinilai makin tidak terkendali di sejumlah wilayah. Menurutnya, meskipun stok LPG sebenarnya tidak mengalami kelangkaan yang berarti, namun harga jual di tingkat masyarakat justru terus meningkat dan jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Juni menyebutkan bahwa berbagai laporan masyarakat menunjukkan adanya indikasi permainan harga oleh sejumlah oknum agen maupun pangkalan LPG. Kondisi ini, kata dia, sangat merugikan warga terutama di wilayah pedalaman yang memiliki akses terbatas terhadap pangkalan resmi. Ia menekankan bahwa subsidi LPG seharusnya dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, bukan dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan berlebihan.
“Sebenarnya gas tidak langka. Stok ada dan pasokan tetap berjalan. Lalu kenapa harga bisa naik sampai jauh di atas HET? Ini menunjukkan adanya agen atau pangkalan yang bermain. Harus ada tindakan tegas dari instansi terkait,” tegas Juni.
Ia meminta agar pemerintah daerah melalui Disperindagkop, serta Pertamina, melakukan langkah konkrit berupa penertiban dan pengawasan intensif terhadap seluruh jalur distribusi LPG subsidi. Menurutnya, inspeksi mendadak (sidak) perlu digencarkan, terutama ke pangkalan yang sering dilaporkan menjual di atas HET atau diduga melakukan penyelewengan distribusi.
Juni menambahkan bahwa persoalan harga LPG bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat terhadap energi bersubsidi. Jika dibiarkan, kenaikan harga ini dapat berdampak pada beban hidup rumah tangga dan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat kecil.
“Jangan sampai ada oknum yang menahan stok untuk menciptakan kesan langka, lalu menjual dengan harga tinggi. Pemerintah harus menindak tegas agar ada efek jera,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah desa dan kecamatan untuk ikut memantau distribusi LPG di wilayahnya masing-masing, sehingga potensi penyelewengan dapat dicegah sejak dini. Menurutnya, kerja bersama antara DPRD, pemda, Pertamina, dan masyarakat sangat diperlukan agar subsidi LPG benar-benar tepat sasaran.
“Harapan saya jelas: harga LPG harus kembali sesuai HET, tidak boleh memberatkan masyarakat. Kami di DPRD siap mengawal agar penertiban ini benar-benar dilaksanakan,” pungkas Juni.
