SINTANG, KN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang meminta Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan regulasi terkait pengaturan jadwal operasional kendaraan truk besar, khususnya kendaraan roda enam ke atas, yang masuk ke dalam kawasan Kota Sintang. Permintaan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar pada Senin, 21 Juli 2025.
Anggota DPRD Sintang dari Fraksi Gerindra, Juni, menegaskan bahwa keberadaan truk-truk besar di jalan-jalan utama Kota Sintang, terutama saat jam sibuk, telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, gangguan terhadap aktivitas masyarakat, serta meningkatnya risiko kecelakaan.
“Kami dari Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah daerah memberlakukan pembatasan jam operasional kendaraan roda enam ke atas, khususnya pada jam-jam padat seperti pukul 08.00 WIB pagi. Tujuannya bukan untuk melarang sepenuhnya, tetapi agar lalu lintas di pusat kota lebih tertib dan nyaman,” kata Juni saat membacakan pandangan fraksinya.
Ia menambahkan, pengaturan tersebut perlu segera disusun oleh instansi teknis agar ada kejelasan waktu dan mekanisme operasional truk-truk besar, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat seperti anak-anak sekolah, pekerja kantoran, serta pengguna jalan lainnya.
Fraksi Gerindra berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti usulan ini dengan menyusun peraturan daerah atau kebijakan teknis lainnya, sebagai langkah konkret dalam mengatasi kemacetan dan menata lalu lintas di pusat kota secara lebih baik. Selain meningkatkan kenyamanan masyarakat, kebijakan ini juga dinilai penting untuk menciptakan wajah kota yang lebih tertib dan ramah pengguna jalan.
