JAKARTA, KN – Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026.
Penghargaan ini diberikan oleh BPJS Kesehatan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Menurutnya, Program JKN merupakan instrumen negara untuk memastikan perlindungan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian ini bahkan melampaui target nasional dalam RPJMN 2025–2029,” tegas Ghufron.
Ia menekankan bahwa peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan tersebut, terutama dalam mendorong penduduk terdaftar serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.
“Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai indikator utama SDGs 3.8, yakni menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh penduduk,” jelasnya.
Ghufron menambahkan, capaian UHC tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga berdampak pada penguatan kesejahteraan sosial.
Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC menunjukkan tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
Selain itu, peningkatan kepesertaan turut mendorong pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai dua juta kunjungan per hari, menandakan semakin terbukanya akses layanan bagi masyarakat.
Untuk menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mendorong penguatan layanan primer, serta mengembangkan layanan digital.
Saat ini, layanan non tatap muka dapat diakses melalui Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA WhatsApp 0811-8165-165, dan Care Center 165. Peserta juga dapat memanfaatkan antrean online serta fitur i-Care JKN untuk melihat riwayat pelayanan satu tahun terakhir.
Sebagai bentuk apresiasi, UHC Awards 2026 diberikan dalam tiga kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diharapkan memacu daerah lain untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
“Capaian ini bukanlah akhir, melainkan fondasi untuk menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai gotong royong seluruh anak bangsa,” ujar Ghufron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat UUD 1945. Menurutnya, JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin akibat sakit.
“Kesehatan berperan strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Masyarakat yang sehat akan melahirkan bangsa yang makmur, sejahtera, dan unggul,” katanya.
Cak Imin menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada 2029. Ia menegaskan tidak boleh ada daerah yang justru mengalami penurunan jumlah peserta JKN.
“Selain memperluas cakupan, pemerintah daerah harus terus mendorong peningkatan kualitas layanan agar manfaat Program JKN benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
