SINTANG, KN – Dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Sintang menyoroti secara khusus persoalan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan aspek transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi Hanura mencatat bahwa SILPA pada tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp213,4 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp234,8 miliar. Meski terdapat penurunan, Fraksi Hanura menilai bahwa angka tersebut masih mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
“Angka ini menunjukkan bahwa masih ada kegiatan strategis yang tidak terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, kami mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program tersebut agar tidak terjadi pengulangan pada tahun-tahun mendatang,” tegas Nekodimus, Juru Bicara Fraksi Hanura.
Dalam aspek akuntabilitas, Fraksi Hanura mengapresiasi penyusunan laporan keuangan Pemkab Sintang yang telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian, Fraksi berharap laporan tersebut bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar mencerminkan pelaksanaan nyata dari program-program yang telah direncanakan.
Selain itu, Fraksi Hanura mendorong adanya peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan APBD. Menurut Fraksi Hanura, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya anggaran sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Kami berharap Pemkab Sintang tidak hanya patuh secara teknis terhadap regulasi keuangan, tetapi juga membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi dan tanggung jawab moral terhadap publik,” tambahnya.
Fraksi Hanura menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya dengan laporan yang sesuai standar, melainkan juga harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
