TANJUNG SELOR, KN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyambut dengan penuh apresiasi peresmian Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara yang dilakukan oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D. Acara peresmian berlangsung di halaman Gedung BPS Kaltara pada Sabtu (22/11), ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si, bersama Kepala BPS RI.
Mewakili Gubernur Kaltara, Wagub Ingkong menyampaikan penghargaan kepada pimpinan BPS RI atas rampungnya pembangunan gedung baru tersebut. Menurutnya, gedung yang lebih representatif ini mencerminkan keseriusan BPS dalam menyediakan data statistik yang kuat, kredibel, dan menjadi rujukan utama pemerintah.
“Gedung baru ini menjadi wujud nyata komitmen BPS dalam memperkuat kualitas data statistik yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah,” ujar Wagub.
Ia menegaskan bahwa keberadaan kantor BPS yang lebih memadai memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan berbasis data di Kaltara. Hampir seluruh program prioritas Pemprov Kaltara, mulai dari penanganan kemiskinan, pengendalian inflasi, hingga pengembangan ekonomi daerah, sangat bergantung pada data yang valid dan terverifikasi dari BPS.
“Perencanaan tanpa data ibarat berjalan tanpa arah. BPS hadir sebagai penentu koordinat bagi pembangunan Kaltara,” tuturnya.
Data BPS memegang peran kunci dalam penyusunan RPJPD Kaltara 2025–2045, memastikan arah pembangunan jangka panjang provinsi didasarkan pada informasi yang akurat dan proyeksi yang terukur.
Sebagai bentuk penguatan tata kelola data, Pemprov Kaltara telah menerapkan Satu Data Daerah (SDD) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024. Kemajuan ini dilengkapi dengan penetapan Data Statistik Sektoral 2024 melalui SK Gubernur serta pemanfaatan platform E-DATAKU Sidara Cantik 2.0 sebagai instrumen perencanaan tahun 2025.
Kolaborasi antara Pemprov dan BPS juga diwujudkan dalam berbagai proses perencanaan dan evaluasi seperti Musrenbang, konsultasi publik RPJMD 2025–2029, hingga penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat sejak 2021. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi kebijakan pemerintah.
Menindaklanjuti kebijakan nasional, Pemprov Kaltara kini tengah mempersiapkan implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penargetan program penurunan kemiskinan dan stunting.
Kebijakan ini, kata Wagub, menuntut sinergi yang semakin kuat antara perangkat daerah dengan BPS agar setiap program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Wagub berharap peresmian gedung baru ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola statistik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kaltara.
“BPS dan Pemerintah Provinsi berjalan searah dalam membangun daerah yang makin maju, tepat data, dan terukur,” pungkasnya. (dkisp)
