SINTANG, KN – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bertemu jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang, Senin (23/2/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Sementara itu, Gubernur Kalbar turut didampingi sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sintang guna mencapai target pembangunan bersama.
Ia menyampaikan bahwa selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, sejumlah capaian telah diraih. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah, terutama terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat.
“Saat ini capaian IPM Kalbar berada di angka 72,09 dan masih berada di peringkat kelima dari enam provinsi di Kalimantan. Ini menjadi perhatian serius kita bersama,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya IPM adalah sektor pendidikan. Ia menyebutkan bahwa persentase masyarakat Kalbar yang menamatkan pendidikan hingga SMA baru sekitar 25 persen, dan sebagian besar sudah bekerja.
Untuk itu, Pemprov Kalbar berencana memperluas program Paket C, khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu, tenaga pengajar juga akan didorong untuk memberikan pembelajaran langsung ke perusahaan-perusahaan bagi karyawan yang belum menyelesaikan pendidikan menengah.
Ria Norsan menekankan bahwa peningkatan IPM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota.
“Kunci peningkatan IPM ada di desa, kecamatan, dan kabupaten. Karena itu, saya mohon kerja sama dan kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk bersama-sama meningkatkan IPM Kalimantan Barat,” tegasnya.
Selain aspek pendidikan, ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memperbarui data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Menurutnya, pembaruan data yang akurat akan berdampak pada perhitungan IPM.
“Jika sebelumnya status pendidikan masih tercatat sekolah, padahal sudah lulus sarjana, segera diperbarui. Karena Badan Pusat Statistik mengambil data dari Dukcapil. Dengan data yang akurat, IPM kita bisa terus meningkat,” pungkasnya.
