Gubernur Kalbar: Perpindahan Warga Perbatasan Tidak Dipolitisir

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta, adanya sinyalemen perpindahan warga negara perbatasan provinsi itu ke Malaysia tidak dipolitisir. "Kalaupun ada warga yang pindah jangan terlalu diekspose," kata Cornelis dalam sambutan pada rapat Kinerja gubernur, para bupati/wali kota, dan camat se-Kalbar, yang juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Pontianak, Senin (31/01/2011). Pernyataan itu sekaligus menanggapi pemberitaan tentang adanya warga yang tinggal di perbatasan, khususnya warga yang berasal dari Dusun Gun Jemak, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, yang lebih memilih berpindah menjadi warga Negara Malaysia. Jumlah penduduk perbatasan di wilayah Indonesia yang berpindah menjadi warga negara Malaysia itu terdata secara berangsur-angsur sejak tahun 1980 hingga 2011 mencapai 61 jiwa, kata Kepala Desa Suruh Tembawang Imran Manuk di Pontianak, Rabu (26/1), saat mendampingi Tim Pemekaran Kabupaten Sekayam Raya. Desa Suruh Tembawang terdapat sembilan dusun, dengan jumlah penduduk 2.795 jiwa, dari sembilan dusun tersebut terdapat tiga dusun yang belum terdata berapa jumlah penduduk yang pindah menjadi warga negara Malaysia. Gubernur Kalbar lebih lanjut mengatakan, dirinya sudah perintahkan bupati dan camat untuk menggratiskan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bagi masyarakat perbatasan. "Silakan pindah, tapi jangan bawa tanahnya," ujarnya. Menurut dia, isu perpindahan warga negara di negara lain sudah biasa, tetapi tidak dipolitisir. Hidup sebagai warga negara Indonesia lebih nyaman ketimbang menjadi warga negara Malaysia, karena serba dibatasi dan disintegrasi antar etnis cukup kelihatan di sana (Malaysia). "Kalau orang Dayak umumnya tidak mau pindah menjadi warga negara Malaysia, karena di sini lebih bebas," ujarnya. Gubernur Kalbar menambahkan, umumnya mereka yang pindah hanyalah untuk mendapatkan akses pelayanan pengobatan dan pendidikan gratis. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah sedang mendata penduduk perbatasan terkait sinyalemen adanya perpindahan warga negara Indonesia di jalur perbatasan Kalbar menjadi warga negara Malaysia. "Hingga saat ini masih kita data, apakah betul-betul pindah atau hanya lalu-lintas biasa," katanya. Kunjungan kerja Menko Polhukam ke Pontianak dalam rangka memberikan materi dalam rapat kinerja antara gubernur dengan para bupati/wali kota dan camat se-Kalbar. Djoko mengatakan, pendataan itu juga mengaitkan adanya sebagian besar masyarakat perbatasan Kalbar-Malaysia, kadang-kadang masih bersaudara sehingga sering terjadi lalu-lintas biasa antarmasyarakat yang hidup berdampingan itu. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terkait kebenaran sinyalemen perpindahan tersebut, katanya, masih dilakukan pendataan, yang juga melibatkan aparat pemerintah daerah dan kepolisian. Ia menjelaskan, Kalbar salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, oleh karena itu bagaimana Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan secara sinergi harus bisa mengelola pembangunan di perbatasan, antara gubernur, bupati/wali kota dengan sektoral kementerian. Menurut dia, prioritas pembangunan di wilayah perbatasan yang menentukan adalah gubernur dan bupati, sementara menteri menopang dan memberikan dukungan apa yang menjadi prioritas pembangunan tersebut. (phs/Ant)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan