MELAWI- Cukup banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang kemana arah retribusi Penerangan Jalan Umum (PJU) atau Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang masuk menjadi PAD Melawi hingga milyaran rupiah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu sangat beralasan. Pasalnya PJU di melawi beroperasi dengan maksimal, bahkan banyaknya PJU yang ruak dan tiang PJU yang nyaris tumbang tidak juga dilakukan perawatan.
“Kemana retribusi PJU yang setiap kali kita membeli voucer listrik atau membayar listrik pasca bayar selalu dipotong. Masuknya retribusi itu tidak sedikit bahkan milyaran rupiah, lantas kenapa tidak mampu memperbaiki kerusakan tiang dan lampu PJU yang rusak,” kata Tokoh Masyarakat nanga Pinoh, H. Ali Akbar, menghubungi via seluler, Minggu (11/3).
Menurut Ali, dengan tidak adanya perawatan PJU dan tidak beroperasinya PJU secara maksimal, tentu masyarakat sangat dirugikan. Selalu membayar retribusi, namun tidak menimati PJU yang ada. “Dipakai untuk apai dana tersebut memang itu kewenangan peemerintah. Tapi penghasilan PAD dari retribusi PJU itukan dari kami masyarakat, jadi kami harus tau,” paparnya.
Selain itu, kata Ali, kami juga sangat kesal. Pasalnya PJU dinyalakan hanya di jalan protokol saja, sementara yang membayar pajak itu seluruh masyarakat yang menggunakan listrik. “Jadi seharusnya PJU yang ada di desa-desa harus dinyalakan. Bukan hanya segelintir dan di titik tertentu saja yang dinyalakan,” paparnya.
Hal tersebut, kata Ali, sangat membuat dirinya merasa sangat kecewa dengan pemerintahan. Terlebih PJU yang saat ini terkesan diabaikan sementara retribusi jalan terus. “Mungut uang rakyat jalan terus, namun hak masyarakat mendapatkan pelayanan PJU tak diberikan. Kalau tak mampu merawat PJU itu, hapus saja Perda retribusi yang ada. Jangan masyarakat terus dipungut pajak, sudahlah masyarakat susah, ditambah susah pula,” ucapnya.
Ia berharap Pemerintah Daerah Melawi bisa segera mengambil kebijakan dan memperbaiki kerusakan PJU yang ada, baik lampu maupun tiang, serta menyalakan PJU-PJU yang ada di desa-desa. “Karenayang membayar bukan warga yang berada di kota Nanga Pinoh saja, warga desa lainnya juga bayar, tapi PJU tak diberikan,” pungkasnya. (edi/KN)
